33 Anggota DPRD Sumbar Usulkan Hak Angket, Nurnas Sebut Tujuannya

- Selasa, 14 September 2021 | 15:43 WIB
 Juru bicara hak angket DPRD Sumbar, Nurnas
Juru bicara hak angket DPRD Sumbar, Nurnas


PADANG, HARIANHALUAN.COM- Sebanyak 33 orang anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mengusulkan hak angket terhadap permasalahan surat sumbangan Gubernur Sumbar. Mereka terdiri dari 10 orang dari fraksi Demokrat, 14 dari Gerindra, kemudian 6 dari PDI-PKB, ditambah 3 dari Nasdem. 

Hal tersebut disampaikan juru bicara hak angket Nurnas. Nurnas mengatakan yang baru menandatangani untuk hak angket tersebut berjumlah 17 orang.

"Secara formil sudah terpenuhi untuk disampaikan kepada pimpinan," ujarnya, Selasa (14/9/2021).

Ia menyebutkan hak angket ini bertujuan demi terselenggaranya pemerintahan daerah Provinsi Sumbar yang baik, tertib, bersih dan bebas KKN sesuai dengan peraturan perudang-undangan.

"Kita ingin menjaga dan memberikan dukungan politik juga moril yang kuat kepada saudara kepala daerah. Sekaligus mengingatkan pihak-pihak yang berusha merongrong dan mempengaruhi kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakkan yang tidak sesuai aturan dan ketentuan yang berpotensi menguntungkan pihak atau kelompok tertentu," ujarnya.

"Jangan lupa, di Sumbar kita punya Perda terhadap sumbangan pihak ketiga. Kita punya undang-undang, punya PP 12, jadi itu dasar hukum demi terjaga dan terciptanya iklim sosial politik yang kondusif di tengah masyarakat. Sehingga dibutuhkan kepastian hukum dan politik atas dugaan kebijakkan gubernur yang dinilai sudah meresahkan publik, yang berpotensi mencederai kepercayaan publik kepada pemerintah Provinsi Sumbar," tuturnya.

Tujuan berikutnya, lanjut Nurnas, demi tercipta dan terjaganya kenyamanan dan ketertiban bekerja tanpa intervensi pihak manapun dalam pelaksanaan tugas diikalangan ASN Provinsi Sumbar.

Ia mengatakan DPRD sebagi unsur penyelenggara pemerintah daerah sesuai dengan UU nomor 3, setelah mendengarkan aspirasi berbagai pandangan dan komentar berbagai komponen masyarakat baik lokal maupun nasional, maka DPRD Sumbar mesti bersikap yang tujuannya untuk menjaga harga diri dan wibawa serta kepercayaan masyarakat dan tidak terciptanya krisis kepercayaan publik yang meluas kepada kepala daerah dan pemerintahan Provinsi Sumbar, dimana berpotensi mengganggu proses pembangunan.

"Untuk menjawab dugaan tersebut, maka DPRD menyikapinya dengan penggunaan hak angket agar permasalahan menjadi terang benderang," katanya.

Halaman:

Editor: Rahma Nurjana

Tags

Terkini

Terus Diminati, Pelanggan Premium PLN Semakin Bertambah

Senin, 27 September 2021 | 19:40 WIB

3 Desa di Pariaman Terima DAK Program Sanitasi Rp1,2 M

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB

14 Karya Budaya Sumbar Ditetapkan Sebagai WBTbI

Senin, 27 September 2021 | 13:45 WIB

Limbah Medis B3 dan TPA di Sumbar Mulai Penuh

Senin, 27 September 2021 | 12:33 WIB
X