Pengamat: PP 94 Memberatkan Pegawai Terlibat Politik Praktis

- Jumat, 17 September 2021 | 16:47 WIB
PNS Bolos Kerja 10 Hari Berturut-turut Bisa Dipecat (Foto: Okezone)
PNS Bolos Kerja 10 Hari Berturut-turut Bisa Dipecat (Foto: Okezone)

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Riswanto Bachtiar menilai bahwa terkait persoalan disiplin ASN telah diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010. Namun dengan adanya Undang-undang ASN Nomor 25 Tahun 2014 yang mengatur tentang implementasi disiplin juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Dimana dari tahun 2014 baru tahun ini bisa diterbitkan Peraturan Pemerintahnya. Sehingga kita melihat keterlambatan ataupun segi regulasi terhadap kinerja pemerintah untuk membuat aturan lebih bagus lagi," kata Riswanto dalam dialog detak Sumbar dengan tema PP Disiplin PNS, Efektif?.

Baca Juga: Polemik PP 94 Disiplin Pegawai, BKD Sumbar: Kita Fokus pada Peningkatan Kinerja ASN

Menurut Riswanto, tujuan dari PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini untuk membentuk atau mewujudkan PNS yang berintegritas, baik secara moral serta profesional.

"Dalam PP ini tujuannya kan untuk lebih membuat pegawai negeri sipil produktif sehingga jenjang kariernya jelas, bisa diukur dan bisa dipertimbangkan dari sebuah jabatan didalam pemerintah," ujar Riswanto.

Baca Juga: Aturan Baru PNS, Bolos Kerja 10 Hari Berturut-turut Langsung Dipecat

Hanya saja, Riswanto melihat dari sisi politik karena salah satu bagian dari PP 94 adalah memberatkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam politik praktis. Hal itu sudah terjadi sejak diberlakukannya Undang-undang Pilkada.

"Kita tahu bahwasanya PNS jika terjadi pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden selalu ditarik untuk menjadi gerbong memuluskan politik, seperti menggerakkan masa, ikut berkampanye atau melakukan sumbangan suara," imbuh Riswanto.

Menurut Riswanto dalam PP 94 ini jelas salah satu hukum tentang keterlibatan PNS dalam politik pratis. Dia menilai PP ini harus lebih dijalankan oleh pejabat pembina kepegawaian atau harus orang-orang yang tegas.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Terkini

25 Nagari di Agam Gelar Pilwana Serentak

Kamis, 28 Oktober 2021 | 17:25 WIB

OPD Diminta Padang Panjang Diminta Bersinergi

Kamis, 28 Oktober 2021 | 16:55 WIB

Genius Umar Tinjau Proyek Infrastruktur di 3 Desa

Rabu, 27 Oktober 2021 | 21:38 WIB

Ini Pemenang Desain Batik Padang Pariaman

Rabu, 27 Oktober 2021 | 21:04 WIB

Update Covid-19 di Bukittinggi, Satu Meninggal

Rabu, 27 Oktober 2021 | 19:19 WIB

Gratifikasi yang Mesti Dipahami ASN

Rabu, 27 Oktober 2021 | 19:17 WIB
X