Pengamat: PP 94 Memberatkan Pegawai Terlibat Politik Praktis

- Jumat, 17 September 2021 | 16:47 WIB
PNS Bolos Kerja 10 Hari Berturut-turut Bisa Dipecat (Foto: Okezone)
PNS Bolos Kerja 10 Hari Berturut-turut Bisa Dipecat (Foto: Okezone)

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Riswanto Bachtiar menilai bahwa terkait persoalan disiplin ASN telah diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010. Namun dengan adanya Undang-undang ASN Nomor 25 Tahun 2014 yang mengatur tentang implementasi disiplin juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Dimana dari tahun 2014 baru tahun ini bisa diterbitkan Peraturan Pemerintahnya. Sehingga kita melihat keterlambatan ataupun segi regulasi terhadap kinerja pemerintah untuk membuat aturan lebih bagus lagi," kata Riswanto dalam dialog detak Sumbar dengan tema PP Disiplin PNS, Efektif?.

Baca Juga: Polemik PP 94 Disiplin Pegawai, BKD Sumbar: Kita Fokus pada Peningkatan Kinerja ASN

Menurut Riswanto, tujuan dari PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini untuk membentuk atau mewujudkan PNS yang berintegritas, baik secara moral serta profesional.

"Dalam PP ini tujuannya kan untuk lebih membuat pegawai negeri sipil produktif sehingga jenjang kariernya jelas, bisa diukur dan bisa dipertimbangkan dari sebuah jabatan didalam pemerintah," ujar Riswanto.

Baca Juga: Aturan Baru PNS, Bolos Kerja 10 Hari Berturut-turut Langsung Dipecat

Hanya saja, Riswanto melihat dari sisi politik karena salah satu bagian dari PP 94 adalah memberatkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam politik praktis. Hal itu sudah terjadi sejak diberlakukannya Undang-undang Pilkada.

"Kita tahu bahwasanya PNS jika terjadi pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden selalu ditarik untuk menjadi gerbong memuluskan politik, seperti menggerakkan masa, ikut berkampanye atau melakukan sumbangan suara," imbuh Riswanto.

Menurut Riswanto dalam PP 94 ini jelas salah satu hukum tentang keterlibatan PNS dalam politik pratis. Dia menilai PP ini harus lebih dijalankan oleh pejabat pembina kepegawaian atau harus orang-orang yang tegas.

Seperti ramai diberitakan, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menerbitkan PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). PP baru ini resmi menggantikan PP Nomor 53/2010 yang juga mengatur disiplin PNS.

Di dalam PP ini diatur kewajiban dan larangan sebagai seorang PNS. Berikut kewajiban-kewajiban PNS yang diatur pada pasal 3 PP Nomor 94/2021:

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selain itu ada kewajiban PNS lainnya yang diatur pada pasal 4 PP Nomor 94/2021. Di antaranya:
a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;
d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
e. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
g. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP tersebut juga diatur beberapa larangan bagi para PNS yakni:
a. Menyalahgunakan wewenang;
b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
d. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
e. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
f. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
g. Melakukan pungutan diluar ketentuan;
h. Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
k. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
l. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
m. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
n. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
1. Ikut kampanye;
2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. (*)

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Terkini

APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022 Resmi Disahkan

Selasa, 30 November 2021 | 11:36 WIB

Rumah dan Depot Air Minum Habis Terbakar di Bukittinggi

Selasa, 30 November 2021 | 11:20 WIB

Lurah Belakang Balok Berpulang Tepat di Hari Kopri

Senin, 29 November 2021 | 21:30 WIB

36 PNS Solok Selatan Laksanakan Sumpah dan Janji PNS

Senin, 29 November 2021 | 20:07 WIB

Paragon Gelar Seminar Hari Guru di INS Kayutanam

Senin, 29 November 2021 | 18:15 WIB
X