DIM, Pintu Keluar Mentawai

Administrator
- Selasa, 27 Januari 2015 | 19:13 WIB

Terbukanya pintu keluar bagi Kebu­paten Mentawai dari Provinsi Sumatera Barat karena secara budaya dan adat berbeda dengan Minangkabau. Secara ekonomi, keluarnya Mentawai dari wilayah Sumbar akan merugikan Sumbar karena pasca gempa 2009 di kawasan Mentawai ditemukan sumber atau cadangan minyak dan gas-bumi yang sangat besar.

“Saya kira Gubernur Irwan Prayitno mengetahui bahwa adanya potensi ca­dangan minyak dan gas yang besar di kawasan Mentawai karena sudah ada survey yang dilakukan Total Exploration & Production Indonesie. Apakah Gubernur Sumbar yang menyatakan mendukung gagasan DIM, ikut bermain dalam strategi pihak-pihak tertentu itu? Tentu Gubernur sendiri yang tahu,” ujar Asraferi Sabri, mantan Ketua Perhimpunan Walinagari se-Kabupaten Agam.

Mentawai masuk ke Nias

DIM menurut Asraferi Sabri akan menjadi alasan bagi Kepulauan Mentawai keluar dari Sumbar  dan bergabung dengan Propinsi Nias yang sedang diper­juangkan masyarakat Nias. Tokoh dan masyarakat Kabupaten Nias telah bergerak meme­karkan diri dengan mem­ben­tuk dae­rah otonom baru yakni Kabupaten Nias Utara, Nias Barat dan Kota Gu­nungsitoli. Kabu­paten Mentawai yang terletak di selatan Nias akan bergabung dalam Propinsi Nias.

Menurut Asraferi Sabri, sinyal akan bergabungnya Mentawai dengan Nias muncul dalam pertemuan anggota DPR RI Yasonna H Laoly (sekarang Men­kum­ham) bersama beberapa kepala dae­rah di Kepulauan Nias de­ngan Men­dagri Ga­mawan Fauzi di Dep­dagri Jakarta, Jum’at (27/6/2014) lalu.

“Propinsi Sumbar akan kehilangan sumber ekonomi baru yakni minyak dan gas bumi ketika Mentawai tidak lagi berada dalam wilayah pemerintahan provinsi Sumbar,” ujar Asraferi Sabri.

Di sisi lain, mengubah Provinsi Suma­tera Barat menjadi Daerah/Provinsi Is­timewa Minangkabau akan meng­hilang­kan secara langsung sistem adat Minang­kabau. Sebab, Minangkabau adalah wila­yah atau ranah adat/kebudayaan, sangat beresiko jika diubah atau dipindahkan menjadi wilayah/ranah teritorial pe­merintahan.

“Kita semua tahu, wilayah adat Minang­kabau tidak sebangun dan tidak sama dengan wilayah Provinsi Sumatera Barat tapi mencakup ke sebagian daerah Riau, Jambi, Sumatera Utara. Jika penggagas Daerah Istimewa Minangkabau hanya berpikiran menjadikan propinsi Sumbar sebagai Propinsi Istimewa Minangkabau, itu sama artinya dengan mengkerdilkan Minang­kabau,” ujar Asraferi Sabri. (h/rel)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Paragon Gelar Seminar Hari Guru di INS Kayutanam

Senin, 29 November 2021 | 18:15 WIB

Wakapolda dan PJU Polda Sumbar Hadiri HUT Korpri ke-50

Senin, 29 November 2021 | 16:25 WIB

SUMDARSIN di Polda Sumbar Diikuti Sebanyak 10.448 Jiwa

Minggu, 28 November 2021 | 20:57 WIB

Partai Gelora Mulai Gerakan Tanam 10 Juta Pohon Hari Ini

Minggu, 28 November 2021 | 12:17 WIB
X