Warga Pertanyakan Dana Pembangunan Nagari

- Selasa, 10 Februari 2015 | 19:05 WIB

Tidak saja itu, pendis­tri­bu­sian beras miskin (Ras­kin) juga penerimanya tidak te­­pat sa­saran, selama i­ni peme­rin­tahan nagari tidak trans­pa­ran, bah­kan harga jual ras­kin ke masya­rakat jauh me­le­­­bihi harga HET yang telah diten­tukan pemerintah, pada­hal hasil keun­tungan dari penju­alan raskin tersebut didu­ga untuk kepen­tingan individu maupun kelom­pok masya­ra­kat.

Kemudian juga dana Usa­ha Ekonomi Produktif (UEP) PKK nagari yang diku­curkan pe­me­­rintah mulai Dana Alo­ka­si Khusus Nagari (DAUN) se­­be­sar Rp 10 juta tahun ang­garan 2013 dan 2014 sam­pai saat ini belum dicairkan.

Wali Nagari Kubang Koto Be­ra­­pak Bayang, Indra Su­her­man ketika dikon­fir­ma­sikan Haluan mem­­ban­tah dan me­nga­takan, semua dana yang diperuntukan untuk pemba­ngunan nagari  sudah sesu­ai dengan ketentuan dan acu­an dari pemerintah, trans­paran dan tidak ada yang dise­le­wengkan.

Ketua DPRD Pessel, Mar­tawijaya Dt Rajo Bagampo mengakui, adanya warga Ku­bang Kecamatan Bayang yang menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Pessel melalui surat yang  ditandatangani bersama, masalah ini akan dilakukan  peninjauan kela­pangan, bila memang te­bukti dana pembangunan nagari ha­nya digunakanan untuk kepen­tingan pribadi jelas me­ru­­pakan perbutan yang bertentangan dengan hukum. (h/mjn)

Editor: Administrator

Terkini

Sumbar Butuh Tambahan Vaksin Covid-19

Minggu, 25 Juli 2021 | 18:40 WIB
X