ULP-LPSE Jangan Terkontaminasi KKN

- Rabu, 11 Februari 2015 | 19:32 WIB

Dalam melaksanakan tu­gas­nya,ULP-LPSE akan ber­hu­bungan dengan banyak pi­hak seperti rekanan, kontrak­tor dalam prose lelang dan tender. Kondisi ini sering kali rentan dengan praktek KKN dan dimanfaatkan untuk ke­pen­tingan tertentu dalam pem­berian paket pekerjaan kepada para rekanan dan kontraktor

Lantaran itu, apabila ada rekanan yang diindikasikan bermasalah, Bupati berharap kepada seluruh pelaksana ULP-LPSE untuk lansung melakukan kajian yang lebih dalam derta melakukan Doub­le Cross Check terlebih dahulu sebelum menerima rekanan tersebut dan memberikan tin­dakan.  “Semua proses harus dila­ku­kan dengan teliti dan sesuai dengan peraturan yang ada. Yang lebih penting adalah transparansi proses agar ma­sya­rakat dapat memantau se­mua kegiatan dengan mudah,” imbuhnya.

Dihadapan Asisten II Yu­nas­man, Asisten III Darman, dan sejumlah kepala SKPD di lingkup pemkab Solok, Bupati menyebutkan manajemen wak­­­tu adalah kunci dari apa yang akan ditekankan dalam pelaksanaan kegiatan dan tang­gung jawab yang diemban. Karena tugas di  ULP/LPSE merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan dengan aturan mainnya sendiri, na­mun tidak serta-merta mem­buat petugasnya  menga­bai­kan tugas pokok pada bagian masing-masing.

Dalam pengukuhan per­sonil ULP-LPSE itu, H. Yu­nas­man, SE, M.Si kembali dipercaya untuk menjadi  Ke­tua ULP-LPSE sementara un­tuk masing-masing pokja ter­diri dari  Zulman Hendra, S. Sos selaku Pokja ULP dan Rinaldi, S.Kom, M. CIO selaku Pokja LPSE. (h/ndi/eri)

Editor: Administrator

Terkini

Buruan, Pendaftaran Calon Uda Uni Solsel Sudah Buka

Jumat, 24 September 2021 | 19:12 WIB

Camat di Padang Pariaman Diminta Tingkatkan PRDB

Jumat, 24 September 2021 | 12:12 WIB
X