Pemkab Dharmasraya Punya Banyak Siasat

- Senin, 16 Februari 2015 | 19:44 WIB

Menurut Kepala DPPKD melaui Kepala Bidang (Kabid)  Pendapatan, Marten Yunus, didampingi Kabid Retribusi, Soe­gidiyanto, ada kebijakan  yang lebih strategis lagi untuk mengoptimalkan realisasi pe­rolehan pajak dan retribusi, yaitu jika pengambil kebijakan menjadikan  Dinas Pendapatan  dan Pengelola Keuangan Daerah dipisahkan dari Pengelola Keuangan Daerah. Artinya, Dinas Pendapatan berdiri sendiri dan tidak menyatu dengan Dinas Pengelola Keuangan Daerah. Jika itu dilakukan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2014 diprediksi mencapai Rp 60 miliar dan naik menjadi Rp 65 miliar di tahun 2015.

“Jika sudah berdiri sendiri, saya optimis bisa direalisasikan sekitar Rp 80 miliar dan saya bisa menjamin hal tersebut, dengan catatan, dinas yang dimaksud harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya atau dengan kata lain orang orang yang duduk dalam dinas tersebut betul-betul orang yang bekerja adalah orang-orang yang berbasis kinerja,” ujarnya.

Ia menjelaskan,  tahun 2014 yang lalu, realisasi pendapatan sebesar 98,86 persen dengan nilai Rp687.160.021.020 dari target sebesar  Rp709.425.189.737,  yang terdiri dari PAD dengan target Rp 60.945.393.948 terealisasi sebesar Rp52.689.109.481 atau sekitar 86,45 persen. Sedangkan dana perimbangan  terealisasi sekitar 99,21 persen dengan nilai Rp 543.756.231.129 dari target sebesar Rp 548.098.319.353. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) te­realisasi seratus persen dengan target Rp70.880.630.000 sementara dari lain-lain pendapatan  yang sah dengan target sebesar Rp100.370.930.436 terealisasi sekitar 90,38 persen dengan nilai Rp90.714.680.410.

Sementara target yang tidak tercapai di tahun 2014 antara lain, PBB Pedesaan atau Perkotaan (PBBP2) , Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan (PBHTB) termasuk pajak sarang walet dan pajak penerangan jalan non PLN. “Untuk mengoptimalkan hal tersebut  akan dilakukan pendataan ulang terhadap PBBP2 di seluruh wilayah Ka­bupaten Dharmasraya. Selain itu, akan dilakukan atau kerjasama dengan Badan Pertanahan Negara (BPN), KPP Pratama Solok terhadap pengawasan dan draft hal tersebut sudah ada,” sebutnya.

Khusus pajak sarang walet, kata Marten Yunus, akan dilakukan atau akan ditinjau ulang terhadap harga, menurut  pengelola sarang walet, hal itu harus dilakukan mengingat harga sarang walet jauh menga­lami penurunan, sehingga tidak mencukupi untuk biaya operasional panen. Begitupun dengan pajak penerangan jalan non PLN  akan bekerjasama dengan PLN Wilayah Solok dan Dinas SDM untuk mendata seluruh perusahaan pertambangan dan perkebunan yang pakai genset akan dikenakan biaya sebesar lima persen dari total genset yang terpakai atau terpasang, artinya mulai tahun 2015 seluruh perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas SDM akan ditinjau ulang kembali dan akan diverifikasi oleh Dinas SDM dan DPPKD.(h/mdi)

Editor: Administrator

Terkini

Genius Umar Tinjau Proyek Infrastruktur di 3 Desa

Rabu, 27 Oktober 2021 | 21:38 WIB

Ini Pemenang Desain Batik Padang Pariaman

Rabu, 27 Oktober 2021 | 21:04 WIB

Update Covid-19 di Bukittinggi, Satu Meninggal

Rabu, 27 Oktober 2021 | 19:19 WIB

Gratifikasi yang Mesti Dipahami ASN

Rabu, 27 Oktober 2021 | 19:17 WIB

Wako Padang Panjang: Jadilah Pemuda yang Serba Bisa

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:06 WIB
X