Butuh Anggaran Sebesar Rp50 M

- Minggu, 22 Februari 2015 | 18:38 WIB

Pemerintah Kabu­paten Solok terus mengajukan prog­ram perbaikan. Upaya serupa juga dilakukan para wakil rakyat di lembaga DPRD Pro­vinsi Sumbar, agar bantaran Batang Lembang menja­di­nyaman. “Ini tantangan kita ke depan, bagaimana Batang Lem­bang tidak menakutkan bagi warga yang bermukim disepanjang aliran sungai ini,” kata  Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Yulfadri Nurdin ke­pa­d­a Haluan Sabtu (21/2) di Koto Baru.

Yulfadri menyebutkan, dalam tahun 2015 ini, pihak­nya  mengupayakan normal­i­sasi sungai agar bisa terhidar dari ancaman banjir. Kesung­guhan Yulfadri memper­juang­an perbaikan ruas sungai Ba­tang Lembang dengan mem­bawa pejabat teknis dari PSDA Sumbar Bujang Sarbaini mela­kukan survey lapangan. “Ta­hun ini kita mengalokasikan dana Rp4 miliar untuk mem­benahi beberapa titik pendangkalan sungai,” ka­taYulfadri

Disebutkan, Batang Lem­bang seyogyanya adalah kehi­dupan bagi masyarakat. Na­mun lantaran terjadi pe­nyem­pitan dan pendangkalan, su­ngai ini kerap mengancam keselamatan manusia. Karena itu, dalam rentang dua tahun ke depan, pihaknya akan mem­­­­per­juang­kan program normalisasi agar persoalan Batang Lembang menjadi tun­tas.

Ketua Komisi IV Bidang Infrastruktur DPDR Sumbar itu menyebutkan, dari hi­tung­an-hitungan anggaran dengan tim teknis PSDA, diperlukan dana sebanyak Rp50 miliar agar persoalan Batang Lem­bang menjadi tuntas. Terhadap biaya besar itu, ia menyatakan tekad sampai akhir tahun 2016 nanti, pengerjaan Normalisasi Batang Lembang akan ram­pung. “Kita telah membi­cara­kan masalah ini dengan guber­nur Sumbar. Untuk penye­lamanat ekosistim dan pemu­kiman warga dibantaran Ba­tang Lembang, tidak ada cara

lain kecuali melakukan normalisasi secara me­nye­luruh,” tegasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar itu menyatakan, per­soa­lan pembebasan tanah men­­jadi urgen. Bahkan ketika mengajukan program norma­lisasi ke pemerintah pusat, yang menjadi persoalan bagi pemerintah adalah masalah pembebasan lahan. Karena itu, ia mengharapkan perjuangan anggota DPRD Sumbar itu, kelak  harus didukung dengan jaminan pembebasan lahan.

Terkait itu, Walinagari Koto­ Baru, Kec. Kubung, Afri­zal K. Malin Batuah me­nye­butkan, harapan masyarakat untuk adanya normalisasi Ba­tang Lembang tetap diupa­yakan. Hal ini terbukti, melalui Musrenbang mulai dari nagari hingga ke kabupaten, usulan untuk dilakukannya norma­lisasi sungai di daerah itu tetap dipeejuangkan. “Ini adalah prioritas dalam usulan kita, karena disamping kerap meng­ancam nyawa warga, lahan pertanian dan pemukiman juga sudah mulai terancam, karena tebing-tebing sungai yang runtuh ketika banjir,” terangnya.

Sepikiran dengan tokoh Nagari Koto Baru itu, warga di Nagari Salayo, Kecamatan Kubung menyebutkan, kondisi Batang Lembang yang semakin memprihatinkan. Selain ter­jadi penyempitan sungai, dibe­berapa titik juga terjadi pen­dang­kalan. Akibatnya, ketika musim hujan air sungai melim­pah. “Masyarakat di nagari yang terkena program ini harus duduk bersama. Karena ini menyangkut kepentingan ber­sa­ma, jangan lagi ada masya­rakat yang merasa dirugikan karena tanahnya terkena dam­pak normalisasi,” kata tokoh masyarakat Salayo, Datuk Sati. (h/ndi)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Kapolda Sumbar Buka Diktuk Bintara Polri TA 2021

Senin, 26 Juli 2021 | 21:45 WIB
X