Kesbangpol: YPKP Tidak Terdaftar

- Senin, 23 Februari 2015 | 18:59 WIB

Terkait kejadian pembubaran paksa kegiatan YPKP ini, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bukittinggi Joni Feri mengatakan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan YPKP 65 di rumah kediaman  Ketua YPKP Sumbar di Kelurahan Bukik Cangang itu, sama sekali tidak ada izin. Bahkan legalitas keberadaan YPKP di daerah, khususnya di Bukittinggi juga tidak ada.

“Untuk kegiatan yang dilaksanakan YPKP memang tidak ada izinnya. Bahkan YPKP juga tidak terdaftar di Kesbangpol. Penolakan warga terhadap YPKP itu bisa saja terjadi karena warga setempat tidak menerima terhadap kegiatan yang mereka lakukan. Penolakan yang dilakukan warga sekitar tidak hanya terjadi di Bukittinggi tapi juga terjadi di daerah lainnya,” ujar Joni.

Menurutnya, Pemko Bukittinggi tidak melarang siapapun atau ya­yasan manapun untuk melakukan kegiatan di Bukittinggi, sepanjang kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Masyarakat dan peme­rintah daerah harus mengetahui bentuk kegiatan yang dilakukan serta harus memiliki izin kegiatan yang jelas, baik itu izin dari kelurahan, keca­matan maupun instansi terkait.

“Penolakan warga itu, bisa saja terjadi karena warga tidak menge­tahui maksud dan tujuan dari kegia­tan yang dilaksanakan YPKP itu. Ditambah dengan tidak adanya izin dari pihak kelurahan dan kecamatan untuk kegiatan itu,” ujarnya.

Sementara itu salah seorang tokoh masyarakat setempat YR Tuanku Majo Kayo mengatakan, sehari sebelum kegiatan YPKP dilaksanakan, secara santun masya­rakat telah membuat penolakan terhadap kegiatan itu. Penolakan yang dilakukan itu ditandatangani oleh masyarakat sekitar.

“Kita telah menyampaikan ke pihak YPKP untuk tidak melaks­ana­kan kegiatan itu, karena masya­rakat sekitar tidak memberikan izin dan tidak menerimanya. Namun pada kenyataannya kegiatan itu tetap dilaksanakan esoknya sehingga masyarakat tidak menerima dan terjadi pengusiran bagi anggota YPKP yang datang dari berbagai daerah itu,” ujarnya.

Menurut Tuanku Majo Kayo, diu­sirnya anggota YPKP itu karena tidak menghargai tatanan kehidupan ber­masyarakat, serta tidak meng­hargai sistim bakampuang (Bana­gari). “Jelas jelas masyarakat tidak menerima dan memberikan izin untuk kegiatan itu, tapi mereka tetap saja ingin mela­ku­kannnya, dan ini jelas tidak meng­har­gai masya­rakat sekitar,” ujar Tuanku.

Sementara itu, Kepala Kesatuan dan Kebangsaan (Kesbangpol) Su­ma­tera Barat, Irvan Khairul Ananda terkait kegiatan yang dilaksanakan YPKP tidak bisa berkomentar ba­nyak. Menurutnya, apabila ini terus dibahas di publik akan menim­bulkan suatu sentimen yang tidak bagus di masyarakat nantinya.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Puluhan Kendaraan Terjaring Razia Gabungan Dishub Sumbar

Jumat, 17 September 2021 | 12:52 WIB

Kasus Harian Covid-19 di Agam Terus Melandai

Kamis, 16 September 2021 | 22:17 WIB
X