Seleksi Parpol Tentukan Kualitas Calon

Administrator
- Selasa, 24 Februari 2015 | 19:30 WIB

Menurutnya, sesuai UU (revisi) tersebut, tidak memiliki kepentingan dengan patahana, yaitu tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus, ke atas dan ke bawah, ke samping dengan patahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar dan anak menantu, kecuali sudah melewati jeda satu kali masa jabatan. “Jadi calon kepala daerah yang punya hubungan dengan incumbent bisa ikut pemilu kada setelah melewati masa jeda satu kali masa jabatan,” kata Benny Aziz.

Sampai sekarang pihak KPU Kota Bukittinggi masih menunggu juklak dari KPU Pusat, terutama masalah jadwal pendaftaran calon yang kemung­kinan besar diundur, mengingat jadwal sebelumnya 26 Februari sampai 3 Maret sudah terlalu sempit. Kemudian dalam revisi, juga ditiadakan uji publik, yakni komitmen, integritas dan kompetensi calon, sekarang menjadi tang­gungjawab pihak yang mencalonkan (parpol) termasuk calon perseorangan. “Jadi masalah kualitas atau kapabalitas calon, itu tergantung kepada seleksi parpol yang mengusungnya, begitu juga perseorangan, tergantung kepada pihak pengusungnya,” jelas Benny Aziz.

Menurutnya, sukses pelaksanaan pemilu kada di Kota Bukittinggi khususnya, merupakan tanggungjawab semua pihak. Tidak semata-mata ditentukan keandalan kerja KPU, melainkan dituntut kesungguhan parpol dalam menseleksi calon, kerjasama dengan rekan pers dan partisipasi masyarakat.

12.147 Dukungan KTP

Persyaratan untuk calon perseorangan, syarat dukungan dinaikan 3,5 persen dari sebelumnya 6,5 persen, kini  menjadi 10 persen untuk jumlah penduduk di bawah 250.000 jiwa. Sekarang penduduk Kota Bukittinggi tercatat, 121.457 jiwa, artinya 10 persen dari 121.467 jiwa menjadi 12.147 dukungan melalui KTP. Pilkada berlangsung satu putaran karena syarat dukungan sudah dinaikkan, maka dianggap calon sudah memiliki legitimasi yang cukup. Dengan demikian pemenang pemilu kada adalah calon yang berhasil meraih sura terbanyak.

Syarat pendidikan untuk gubernur dan bupati/walikota adalah SLTA, sedangkan syarat usia 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati/walikota. Untuk jadwal pemilu kada gelombang pertama, Desember 2015 untuk masa jabatan 2015 dan semester I 2016. Gelombang kedua Februari 2017 untuk semester dua 2016 dan seluruh 2017 berakhir. Gelombang ketiga, Juni 2018 untuk akhir masa jabatan 2018 dan 2019. Pelaksanaan Pemilu Kada serentak Nasional pada 2027. (h/sms)

Editor: Administrator

Terkini

Kasus HIV/AIDS di Bukittinggi Turun

Rabu, 1 Desember 2021 | 21:30 WIB
X