Renah Indojati Dimulai dari Nol

- Selasa, 24 Februari 2015 | 19:46 WIB

Menurut Dodi Riatmadji, dokumen lama yang dijadikan persyaratan untuk DOB tidak bisa digunakan lagi dan harus dilakukan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang baru sebagai daerah persiapan.

Namun yang pasti me­nurut Dodi Riatmadji, pe­merintah belum akan mem­bahas pem­bentukan daerah persiapan dalam waktu dekat ini karena peraturan pe­me­rintah (PP) yang mengatur secara teknis menge­nai pem­bentukan dae­rah persia­pan tersebut belum keluar.

“Kita tunggu dulu PP-nya ke­luar,” kata Dodi.

Salah satu PP yang harus ditung­gu keluar adalah mengenai Desain Besar Penataan Daerah (Desartada). Jika PP-nya sudah ada, sambung Dodi, baru dilakukan proses pem­bentukan daerah persiapan tersebut.

”Jika sudah ada usulan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang disyaratkan, baru­lah dilakukan kajian oleh tim. Salah satu kajian itu adalah mengenai prospek daerah tersebut untuk 3 sampai 5 tahun ke depan, apakah bisa dijadikan daerah otonom baru,” kata Dodi.

Dodi menjelaskan, pembentukan daerah persiapan tidak perlu diba­has dan mendapat persetujuan dari DPR. “Untuk pembentukan daerah persiapan ini hanya dengan PP yang dikeluarkan pemerintah, tidak de­ngan UU. Jadi tidak perlu dibahas dan mendapat persetujuan dari DPR. Dengan DPR mungkin hanya koordinasi saja ,” kata Dodi.

Dijelaskan Dodi, jika dalam masa 3 sampai 5 tahun daerah persiapan tersebut memungkinkan untuk di­ting­katkan menjadi daerah otonom baru maka pemerintah baru mengu­sulkan RUU pembentukan daerah otonom ke DPR. Senada dengan Dodi, pakar oto­nomi daerah Djo­hermansyah Djohan juga mengatakan bahwa persyaratan pembentukan daerah otonomi baru berbeda dengan dae­rah persiapan. “Prosesnya dimulai dari nol lagi dan diajukan dengan ketentuan peraturan perundang-unda­ngan yang baru,” kata Djo­hermansyah.

Jika dokumen yang digunakan saat mengusulkan sebagai daerah otonom baru digunakan kembali untuk mengajukan daerah persiapan maka harus diperbaiki. “Datanya harus di-upgrade dan di-update, sesuai dengan kondisi yang baru dan persyaratan untuk menjadi daerah persiapan,” jelas mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Pemkab Pasbar Dukung Pembangunan Rumah Bersubsidi

Sabtu, 25 September 2021 | 18:40 WIB

Ratusan Ibu-ibu di Solok Dapat Bantuan Hortikultura

Sabtu, 25 September 2021 | 17:55 WIB

Sumbar Siapkan Dana Pendamping untuk Dua TPA

Sabtu, 25 September 2021 | 14:33 WIB

Buruan, Pendaftaran Calon Uda Uni Solsel Sudah Buka

Jumat, 24 September 2021 | 19:12 WIB
X