Ratusan Ekskavator Masih Beroperasi di Solsel

- Selasa, 24 Februari 2015 | 19:50 WIB

Upaya pemberantasan tam­­bang ilegal ini sudah dila­kukan oleh Pemkab Solok Selatan, Pemprov Sumbar, Polda Sumbar dan pihak ter­kait lainnya, namun hasilnya belum masksimal. Pihak Ke­polisian mengaku kesulitan menangkap pelaku tambang liar karena medan yang sulit. Pa­ra penambang liar ber­o­pe­rasi di sungai yang berada di tengah hutan.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar Ali Musri menga­takan, dari hasil tinjauan pihaknya di lokasi tersebut, kegiatan pe­nam­bangan emas dilakukan dengan mengeruk palung (ba­dan) dan tebing sungai dengan menggunakan alat berat ekska­vator dan perahu dompeng.

Hal ini mengakibatkan ter­jadinya gerusan pada palung dan tebing sungai dan memicu ke­rusakan pa­da te­bing sungai, se­di­mentasi yang tinggi serta me­nye­babkan tercemarnya kua­litas air. Di samping itu akan terjadi perubahan besar-besaran pada bentuk dan uku­ran, sifat, jenis dan perilaku sungai dengan segala aspek dinamika yang saling terkait dengan lingkungan di sekitarnya.

Untuk mengantisipasi agar kon­disinya tidak se­makin pa­rah, Dinas PSDA bersama Ke­polisian Da­erah Sum­bar, Pe­me­­­­rintahan Da­­­e­rah Ka­bu­paten Sol­sel, DPRD Sol­­­s­el, pada Se­la­sa (24/2) me­­la­­ku­kan rapat koordinasi membahas masalah itu.

Ali Musri mengatakan kebe­radaan tambang dengan alat berat harus diatasi sesegera mungkin. “Jika tidak keberadaan sungai dan ekosistem akan terancam,” ujarnya.

Dikatakannya  juga, untuk men­cegah berlanjutnya ancaman atas keberadaan Sungai Batang Hari, pemerintah harus membentuk Sa­tuan Petugas (Satgas) di tingkat Kabupaten/Provinsi/gabungan, lea­ding sektor lainnya.

“Sesungguhnya, tak masalah jika di sungai batang hari ada aktivitas penambangan emas atau penam­bangan lainnya. Tapi itu dilakukan dalam bentuk tambang rakyat, jika dilakukan dengan alat berat atau ekskavator, akan mengganggu ke­beradaan sungai,” paparnya.

Ketua DPRD Solok Selatan H Khairunas mengatakan jika pe­merin­tah akan melakukan pener­tiban terhadap aktivitas penam­bangan, terlebih dahulu harus dica­ri­­kan solusi untuk masyarakat yang me­nekuni mata penacaharian tersebut.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

IDAI Bakal Gelar Kongres Nasional di Sumbar

Rabu, 29 September 2021 | 07:39 WIB

Hari Ini, 5 Warga Agam Terkonfirmasi Positif Covid-19

Selasa, 28 September 2021 | 21:52 WIB

Puluhan Imam dan Khatib di Agam Diberi Pelatihan

Selasa, 28 September 2021 | 20:26 WIB

130 Mustahiq Padang Panjang Terima Zakat dari Baznas

Selasa, 28 September 2021 | 16:50 WIB
X