Pengusulan Pemekaran dari Nol Tidak Adil

- Rabu, 25 Februari 2015 | 19:53 WIB

Dia mengatakan, disisi pe­me­rintahan juga mengalami hal yang sama. Uang negara telah dikeluarkan cukup banyak un­tuk memenuhi ta­hapan pemekaran. Bah­kan tidak ha­nya satu tahun ang­garan.

“Begitu juga de­­ngan sejumlah lembaga negara la­i­n­­nya yang ter­libat dalam pro­ses pe­mekaran. Mi­sal­nya kajian akademis oleh lem­baga berkompeten,” ung­kapnya.

Lembaga negara yang su­dah terlibat dalam tahapan pemekaran adalah DPRD Ka­bu­paten, DPRD Provinsi, DPD RI, Kemendagri. “Se­luruh lembaga itu juga telah mengeluarkan ang­garan untuk ke­gia­tan tahapan peme­karan. Jumlah dae­rah yang ingin me­kar tidak sedikit ya­ng tentunya me­ne­lan dana negara,” katanya.

Disebutkannya, pemerintah dan DPR RI seharusnya mem­pertimbangkan hal-hal yang menyebabkan daerah dan negara alami kerugian.

Selanjutnya Bupati Pessel Nasrul Abit menyebutkan, jika proses pemekaran dimulai dari nol, maka Pemkab Pessel tidak akan patah arang. Setiap proses yang disyaratkan untuk pemekaran akan diikuti Pessel. (h/har)

Editor: Administrator

Terkini

Ir. Jetson, MT Dilantik jadi Pj Sekda Agam

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:42 WIB

Manajemen PLN UIW Sumbar Kunjungi PLTM Salido Kecil

Senin, 25 Oktober 2021 | 09:07 WIB

Bupati Sutan Riska Disambut Hangat di Sumatera Selatan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 23:09 WIB
X