Pintu Masuk Bongkar Pungli

- Jumat, 27 Februari 2015 | 19:32 WIB

Dikatakan, KIPPAS-SG sudah banyak menerima lapo­ran dari para orang tua wali murid terkait dugaan praktek pungutan atau iyuran uang dilakukan oknum kepala seko­lah dan jajarannya dengan berbagai dalih. “Bahkan, ko­mite sekolah sebagai lembaga perpanjangan tangan para orang tua murid, cendrung diperalat oknum kepala se­kolah dan jajarannya untuk melegalkan aksi pemungutan sejumlah uang kepada murid-murid mereka” sebut Syaiful Rahman dan Sevindrajuta lagi.

Menurut mereka, KIPPAS-SG melihat, sudah banyak ketimpangan, kesewenang-wenangan, dan arogansi kekua­saan oknum lembaga pelaya­nan publik termasuk lembaga pen­didikan yang ada di daerah ini yang perlu disikapi. “Tin­da­kannya cendrung merugikan masyarakat dan daerah,” sebut Saiful Rahman dan Sevin­drajuta yang juga Ketua Dewan Pendi­dikan Kota Payakumbuh itu.

“Kalau pungutan-pungutan itu tetap dilanjutkan oleh pi­hak sekolah, maka KIPPAS-SG akan menjadikan persoa­lan ini sebagai uji kasus. “Jika perlu, KIPPAS-SG akan mela­kukan pengaduan ke lembaga penegak hukum, karena pu­ngutan-pungutan itu terind­i­kasi menyalahi aturan,” te­gasnya.

Dosen Fakultas Pertanian Muhammadiyah Payakumbuh itu mengungkapkan, jauh-jauh hari KIPPAS-SG sudah mem­berikan ‘lampu kuning’ baik melalui dialog dan surat resmi kepada pihak kompeten se­perti Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, terkait adanya praktek pungutan uang di sejumlah sekolah itu.

Padahal, jika mengacu pa­da Permendikbud Nomor: 60 tahun 2011, tambah Syaiful Rahman dan Sevindrajuta, ada penegasan bahwa pengelola SD dan SMP tidak boleh melakukan pemungutan uang kepada wali murid dalam ben­tuk apapun. Sementara di­tingkat SMA, ada Perwako no.39 tahun 2014 memberi peluang diperbolehkannya kepala sekolah dan Komite melakukan pemungutan-pe­mu­ngutan kepada wali murid.

Namun sayangnya, Per­wako tersebut dijadikan ta­meng atau tempat ‘berlindung’ bagi pengelola sekolah dan komite melakukan pemu­ngutan kepada wali murid. “Untuk itu, sudah saatnya Perwako itu dipersoalkan dan ditinjau ulang, karena bisa disalahgunakan oleh sejumlah oknum pengelola sekolah, “ lanjut mereka.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakum­buh, Hasan Basri meng­apre­siasi aksi demo yang dilakukan oleh siswa-siswi dari SMKN 3 Kota Payakumbuh yang dila­ku­kan di halaman kantornya .

Aksi demo yang dilakukan hampir 200 siswa dalam me­nyampaikan aspirasi terkait persoalan yang terjadi di ling­ku­ngan SMKN 3 Payakumbuh tersebut, ditemui langsung oleh Kadisdik Hasan Basri. “Keberanian siswa-siswi ini dalam menyampaikan aspirasi mereka, perlu kita apresiasi. Jarang-jarang ada siswa yang berani seperti mereka ini,” ungkap Hasan Basri usai me­ne­mui siswa di Halaman Dinas Pendidikan Kota Paya­kumbuh.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Sumbar Butuh Tambahan Vaksin Covid-19

Minggu, 25 Juli 2021 | 18:40 WIB
X