KPK Selidiki Penjualan Eks Rumah Dinas Bupati Solok

Administrator
- Senin, 2 Maret 2015 | 19:30 WIB

Tanah eks Rumah Dinas  Bupati Solok itu luasnya 2.732 M2. Dijual  dengan harga Rp4.518.000.000. Sedangkan harga lelang yang dibuka Pani­tia Lelang Pemkab Solok seba­gaimana yang tertera dalam pengumuman Rp4.500.000. 000. Kasus ini sampai ke KPK karena diduga harga jualnya terlalu rendah. Sebagai per­ban­dingan, Gedung Bioskop Karya dengan luas tanah 2.300 M2 yang berjarak hanya sekitar 100 meter dari eks lahan dan rumah dinas bupati dijual Rp7,6 miliar.

Pantauan Haluan, di lahan eks rumah dinas bupati terse­but sejak dua tahun lalu berdiri megah NC Super Market milik anggota DPD RI dari Dapil Sumbar Novi Candra. Bupati Solok Syamsu Rahim dan Anggota DPD RI Novi Candra belum dapat dikonfirmasi terkait dengan informasi pe­nye­lidikan kasus ini oleh KPK.   

Tokoh adat masyarakat Kota Solok, Hendra Dt Ban­daro sangat menyesalkan Pem­kab Solok menjual tanah eks  rumah dinas Bupati Solok kepada pihak swasta dengan harga murah. Ia mendukung KPK  dalam memproses se­mua yang terlibat dalam pen­jualan itu sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Tanah tersebut meru­pa­kan hak sangsako Nagari So­lok yang dipinjamkan kepada Pemkab Solok. Kalau Pemkab Solok tak menggunakannya lagi, semestinya tanah adat  itu dikem­balikan kepada nagari. Bukan diser­tifikatkan atas nama Pemkab Solok. Apa lagi menjualnya,”ujar Hendra Dt Bandaro di Bawah Bungo Kelu­rahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Senin (2/3).

Lebih jauh orang tua Adat VI Suku ini mengatakan, men­serti­fikatkan tanah itu saja sudah melu­kai perasaan masyarakat Kota So­lok, karena proses pembuatan sertifi­katnya tanpa sepengetahuan pe­mang­ku adat masyarakat Kota Solok.

“Pemerintah Kabupaten Solok itu jelas bukan orang bodoh, tetapi mengapa mereka mau menjual tanah dengan harga yang murah. Tentu ada permainan dan persengkongkolan di baliknya,” kata Hendra Dt Bandaro.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Forum Rembuk Anak Nagari Kota Solok, Akhirizal Dt Nan Basa. Menurut penilaiannya, proses pen­jualan eks rumah dinas bupati itu sarat rekayasa. Karena pengumuman lelang di media ukurannya sangat kecil dan berpotensi tak terbaca.

Bukti tak terbaca, kata Akhi­rizal, peserta lelang sangat sedikit  hanya dua orang, yaitu pengusaha muda Novi Candra yang sekarang anggota DPD RI dari Sumbar  dan Ketua KPU Kota Solok, Amnasmen SH yang sekarang Ketua KPU Sumbar.

Di samping pengumuman lelang yang rentan tak terbaca, selisih harga penawaran peserta lelang juga juga patut dipertanyakan. Harga pena­waran Novi Candra Rp 4.518.000.000 sedangkan harga penawaran Amnasmen Rp4.517.000.000. Beda penawaran keduanya hanya satu juta rupiah saja.

“Kenapa hanya Novi Candra dan Amnasmen saja yang menjadi peser­ta lelang. Padahal masyarakat Kota Solok tahu kalau kedua peserta lelang itu merupakan orang dekat Bupati Solok Syamsu Rahim,”ujar Akhirizal.  (h/tim)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Kasus HIV/AIDS di Bukittinggi Turun

Rabu, 1 Desember 2021 | 21:30 WIB
X