Anggota TNI Harus Mengundurkan Diri

- Selasa, 3 Maret 2015 | 19:05 WIB

Hal itu di­sam­paikan Ap­rina, ter­kait adanya sejum­lah nama bakal calon Bupati Pasa­man yang berasal dari unsur TNI. Bahkan sejak beberapa waktu terakhir, beberapa nama diantaranya juga sudah mulai melakukan pen­jaja­kan ke se­jum­­lah partai politik dan me­nyatakan ke­sia­pan untuk maju se­bagai kandidat ba­kal calon kepala daerah pada Pilkada Pasaman.

Sekaitan dengan adanya keputusan di internal TNI yang tidak mengharuskan per­sonilnya untuk berhenti begitu mencalonkan diri, kata Ap­rilina, itu hanya aturan yang berlaku di internal. “Kita sebagai pihak penyelenggara, tetap akan meminta surat mundur dari TNI. Bukan surat berhenti sementara. Karena dalam Undang-undang, TNI, Polri dan PNS, harus mengun­durkan diri untuk maju sebagai calon kepala daerah,” tegasnya.

Saat ini, setidaknya terdapat empat nama kandidat bakal calon Bupati Pasaman berlatar TNI yang telah menyatakan kesiapannya untuk ikut ‘pe­rang’ pada pere­butan kursi panas Bupati Pasa­man. Setidaknya, hal itu telah dibuktikan dengan pen­daf­ta­ran diri mereka ke se­jumlah partai po­litik. Sebut saja Ko­lonel. Amri Rah­man (TNI-AU), Let­­­kol. Inf Ahmad Fauzi (TNI-AD), Mayor. Czi Ator Pratama dan Mayor Par­tomuan Tanjung.

Tunggu Peraturan KPU

Aprina Herawati men­yam­paikan, sampai saat ini pihak KPU Pasaman belum bisa memulai tahapan Pilkada, karena masih menunggu pene­tapan Peraturan KPU. “Infor­masi terakhir, PKPU itu ada 10 draf, sedang disesuaikan dengan Undang-undang Pe­milu. Kemungkinan besar, PKPU itu baru ditetapkan akhir Maret ini,” sebutnya.

Kendati demikian, KPU Pasaman tetap gencar meng­komunikasikan kekurangan anggaran Pilkada Pasaman, yang hanya ditetapkan sebesar Rp6 miliar pada APBD Pasa­man 2015. “Kita sudah ko­mu­­nikasikan ke pemerintah dae­rah, bahwa Pasaman bu­tuh Rp12 miliar untuk pelak­sanaan Pilkada,” terangnya.

Salah satu upaya yang telah dilakukan kata Aprina, pihak KPU sudah dua kali ber­koor­dinasi dengan pihak Komisi A DPRD Pasaman. “Dalam wak­tu dekat, kita juga akan di­panggil untuk hearing oleh Komisi A DPRD. Kita akan mengekspose penggunaan ang­garan Rp12 miliar tersebut,” katanya. (h/col)

Editor: Administrator

Terkini

Pemkab Pasbar Dukung Pembangunan Rumah Bersubsidi

Sabtu, 25 September 2021 | 18:40 WIB

Ratusan Ibu-ibu di Solok Dapat Bantuan Hortikultura

Sabtu, 25 September 2021 | 17:55 WIB

Sumbar Siapkan Dana Pendamping untuk Dua TPA

Sabtu, 25 September 2021 | 14:33 WIB
X