Lokakarya PNPM Mandiri Sepakat Penuhi Target MDGs

- Kamis, 5 Maret 2015 | 19:00 WIB

Dikatakan, kesembilan rumusan yang ditelorkan itu, intinya mempertahankan keberadaan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai ujung tombak peren­cana dan pelaku pembangunan di tingkat kelurahan.

Rekomendasi itu lahir, setelah mende­ngar paparan dari sejumlah nara sumber, seperti disampaikan Konsultan Mana­gemen Wilayah (KMC) Sumatera Barat Afriadi, M.Si, Satker Penataan Bangunan Lingkungan Sumatera Barat, Fatmaroza, Kepala Bappeda diwakili Onwilson, ST dan Kabid Cipta Karya Delni Putra, ST, selama lokakarya.

Menurut dia, BKM merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat kelurahan,  yang harus tetap diperta­hankan dengan meningkatkan capacity building dari BKM itu sendiri.  BKM diharapkan  menjadi mitra pemda. Kemu­dian, kelembagaan BKM diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk pembangunan masya­rakat kelurahan dengan menyiapkan regulasi berupa SK dari pemda.

Forum BKM, Forum Kota Sehat dan Forum pemberdayaan lainnya dapat menjadi satu kesatuan forum dibawah payung (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Payakumbuh. Selu­ruh aset yang dimiliki BKM disetiap kelurahan, berupa kegiatan fisik dan non fisik tercatat dalam sebuah buku profil yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk kelanjutan program ke depan.

Lembaga BKM dapat melaporkan Asset yang dimiliki kepada PJOK keca­matan dan PJOK Kecamatan dapat menyampaikannya ke Pemerintah Dae­rah. Selanjutnya, program-program pem­berdayaan di luar PNPM diharapkan nantinya dapat melibatkan BKM dalam pelaksanaanya. Untuk pelaksanaan pro­gram penanganan kawasan kumuh diha­rapkan tidak hanya untuk menyelesaikan permaslahan kawasan tetapi juga diha­rapkan adanya perubahan perilaku dari masyarakat itu sendiri.

Sementara itu, Koordinator Forum BKM Payakumbuh Risman Mansyur dan anggotanya H. Syofyan S, SH, MM, meminta pemerintah pusat tetap mem­berdayakan seluruh koordinator kota dan anggota BKM sebagai ujung tombak pembangunan pedesaan atau kelurahan. Menurutnya, isu terhadap kelanjutan program yang masih abu-abu, jangan sampai terjadi, karena akan menambah persoalan bertambahnya pengangguran di seluruh kota/kabupaten di Sumatera Barat.

Ada sekitar 15 ribu tenaga koordinator kota atau kabupaten dari PNPM Mandiri akan kehilangan pekerjaan, jika program ini ditiadakan. Padahal, menurut Risman Mansyur dan Syofyan, selama sembilan tahun program PNPM berjalan, tercatat Rp34.794.250.000 dana APBN dan plus Rp10.815.000.000 dana APBD Payakumbuh, untuk menggerakkan pembangunan fisik dan non fisik di 62 kelurahan di kota ini (dulu 76 kelurahan, Red). (h/zkf)

Editor: Administrator

Terkini

Pemkab Pasbar Dukung Pembangunan Rumah Bersubsidi

Sabtu, 25 September 2021 | 18:40 WIB

Ratusan Ibu-ibu di Solok Dapat Bantuan Hortikultura

Sabtu, 25 September 2021 | 17:55 WIB

Sumbar Siapkan Dana Pendamping untuk Dua TPA

Sabtu, 25 September 2021 | 14:33 WIB

Buruan, Pendaftaran Calon Uda Uni Solsel Sudah Buka

Jumat, 24 September 2021 | 19:12 WIB
X