Batas Padang Panjang-Tanah Datar Rancu

- Jumat, 6 Maret 2015 | 19:15 WIB

Pemda Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah­datar perlu segera “ duduk satu meja “ untuk membahas batas wilayah kedua daerah yang bertetangga itu.

“Daerah Tanjung dan Batu Tagak di Kelurahan Ekor Lubuk misalnya dari segi wilayah berada di Kenagarian Jaho Kecamatan X Koto Tanah Datar namun Kartu Tanda Penduduk  (KTP) nya  Kota Padang Panjang “ kata ketua Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) Jaho Kecamatan X Koto Tanah Datar, Datuk Rajo Ameh menjawab Haluan di Padangpanjang kemarin.

Menurutnya, selama ini pemerintah nagari Jaho sudah “ takicuah “ dengan berdirinya beberapa bangunan pemerintah Kota Padang Panjang di wilayah nagari Jaho. Di antaranya kantor Balai Benih Ikan di Air Asin. Waktu itu Pemko Padang Panjang “mambana” agar lokasi itu bisa dipakai. Hingga kini bangunan itu tetap berada di sana. Dan beberapa tahun terakhir ini ada pula bangunan kantor Balai Penyuluh Pertanian yang sudah mulai   dikerjakan  di Air Asin.  Bangunan itu terpaksa dibongkar kembali karena berada di wilayah nagari Jaho serta  tidak sepengetahuan pemerintah Nagari Jaho, kata Dt Rajo Ameh yang juga adalah pegawai BPN kota Padang panjang.

“Pemerintahan Nagari Jaho sudah mengusulkan ke Pemkab Tanah Datar dalam Musrenbang Nagari tahun 2015 agar segera diperjelas  batas wilayah antara Tanah Datar dengan kota Padang Panjang guna menghindari kerancuan ad­ministrasi kedua daerah,” ujarnya lagi.

Akibat belum jelasnya batas wilayah itu, banyak   warga Jaho  kesulitan mengurus sertifikat tanah. Sebab  pajak bumi dan bangunan  (PBB) di bayar di Padang Panjang dan  sertifikat diurus di Tanah Datar.

Hal itu diakui salah seorang warga Jaho Hartini. Dia selama ini membayar PBB ke Kota Padang Panjang.  Namun disaat ingin mensertifakatkan tanahnya di  Batu Tagak ke BPN Padang Panjang, ternyata    wali nagari  dan KAN Jaho tidak mau menerbitkan surat keterangan untuk kepengurusan sertifikat itu   karena urusan sertifikat itu harus dilakukan ke BPN Batusangkar.

“Saya bingung, kemana sebenarnya sertifikat tanah saya diurus. PBB dibayar di Padang Panjang sementara urusan sertifikat harus ke BPN Ba­tusangkar,” kata Hartini kepada Haluan.

Kepala BPN Padang Panjang Alizar yang ditanya terkait pembuatan sertifikat kemarin menyatakan, daerah perbatasan umumnya riskan ber masalah dalam  pengurusan kepemilikan tanahnya. Salah satu syarat untuk pembuatan sertifikat adalah surat keterangan dari lurah untuk kota atau wali nagari untuk kabupaten disamping ranji dan surat lainnya . Untuk itulah perlu kejelasan lokasi tanah itu apakah di wilayah administrasi Kota Padangpanjang atau di Kabupaten Tanah Datar yang akan ditentukan oleh batas wilayah itu.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

7 Fraksi DPRD Solsel Sepakati Ranperda RPJMD 2021-2026

Rabu, 22 September 2021 | 14:11 WIB

DPMD Kota Pariaman Siap Fasilitasi Desa Dirikan BUMDes

Selasa, 21 September 2021 | 22:10 WIB
X