Bangunan Muhammadiyah Terancam Amruk

Administrator
- Minggu, 8 Maret 2015 | 19:47 WIB

Pantauan Haluan Minggu (8/3), fasilitas umum yang telah rusak tersebut adalah lapangan bola kaki Lubuk Begalung Lakitan, tempat per­ku­­buran umum dan perku­buran sejumlah kaum. Khusus lapangan bola kaki telah me­nga­lami kerusakan puluhan meter.

Kepala MTS Muham­madi­yah Lakitan ,Aprisal menye­butkan, di komplek perguruan Muhammadiya Lakitan terda­pat gedung sekolah MA Muha­m­madiyah dan eks gedung belajar MTS Muhammadiyah. Diakuinya, penggerusan Ba­tang Lakitan menimbulkan ancaman bagi fasilitas sekolah.

Selanjutnya Erna (39) war­ga yang bermukim disekitar itu meambahkan, penggerusan Batang Lakitan telah menim­bulkan alur sungai yang tidak menguntungkan. Sekitar tiga ratus meter dari lapangan bola kaki, jarak sungai kian dekat dengan jalan.

Selanjutnya warga Lakitan juga keluhkan Batang Lakitan yang mudah meluap akibat alur sungai berbelok dan tebing mudah runtuh. Keluhan itu telah pula disampaikan Wali­nagari Lakitan Selatan Hasan Basri mewakili aspirasi masya­rakat kepada Ketua DPRD Pessel Martawijaya.

Menurutnya, pada bebe­rapa kali bencana alam dike­tahui penyebab kawasan itu mudah terendam adalah akibat alur sungai yang tidak lurus dari hulu Batang Lakitan. Pada beberapa titik bahkan tebing Batang Lakitan runtuh dan merusak fasilitas umum dan pemukiman.

Oleh sebab itu menurut Hasan Basri, Batang Lakitan perlu dilakukan normalisasi sungai. Pada titik tertentu perlu ada pengamanan tebing dengan batu beronjong. Warga Lakitan Selatan paling banyak merasakan dampak banjir ter­se­but. “Hingga kini warga di Lakitan Selatan selalu men­derita bila hujan mengguyur. Bila intensitas hujan tinggi maka kawasan Seberang Tarok dan sekitarnya akan teren­dam,” katanya menjelaskan.

Terkait dengan keluhan warga dari Lakitan Selatan itu, Martawijaya mengatakan, pe­me­rintah nagari setempat di­min­ta untuk segera mengi­nventarisir kerusakan yang telah terjadi. Kemudian untuk mendapatkan proyek norma­lisasi sungai, pemerintah naga­ri memasukkan usulan terse­but dalam Musrenbang Nagari dan harus dijadikan prioritas.

“Setelah itu, juga perlu dibahas dalam Musrenbang Kecamatan dan selanjutnya dibahas lagi dalam Musren­bang Kabupaten. Jadi intinya, prosedur pengusulan kegiatan resmi harus dilewati nagari,” katanya menjelaskan.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Paragon Gelar Seminar Hari Guru di INS Kayutanam

Senin, 29 November 2021 | 18:15 WIB

Wakapolda dan PJU Polda Sumbar Hadiri HUT Korpri ke-50

Senin, 29 November 2021 | 16:25 WIB

SUMDARSIN di Polda Sumbar Diikuti Sebanyak 10.448 Jiwa

Minggu, 28 November 2021 | 20:57 WIB

Partai Gelora Mulai Gerakan Tanam 10 Juta Pohon Hari Ini

Minggu, 28 November 2021 | 12:17 WIB
X