Wako Solok 8 Jam Diperiksa KPK

- Kamis, 12 Maret 2015 | 19:27 WIB

“Saya dimintai konfirmasi tentang penjualan eks rumah dinas bupati mulai jam 10.00 WIB pagi  dan baru berakhir jam 18.00 WIB sore. Saya dicer­ca sekitar 14 pertanyaan uta­ma,”ujar Irzal Ilyas melalui telepon selularnya.

Kepada tim penyidik KPK, Irzal Ilyas mengungkapkan bah­wa ia  baru mengetahui kalau eks rumah dinas bupati itu telah dijual pada tahun 2012. Padahal tanah dan bangunan itu telah dijual Bupati Solok, Drs.H. Syamsu Rahim bersama sama aparaturnya tanggal 5 Agustus 2011.

Di samping itu, Irzal juga mengatakan Pemerintah Kabu­paten Solok tidak pernah mem­beritahu baik rencana penjualan maupun pelaksanaan penjualan atau pelelangan. Padahal Pemerintah Kota Solok sendiri sangat mem­butuhkan tanah tersebut dan  ingin membeli semua asset Kabupaten Solok yang  berada di Kota Solok dengan harga yang  wajar. Terutama asset Kabupaten Solok yang sudah tak terpakai lagi.

Secara etika semestinya proses lelang ini diberitahukan kepada Pemko Solok. Karena ini menyang­kut penggunaan tanah itu oleh pihak ketiga nantinya. Apa pun yang akan dibangun oleh pihak ketiga atau pembeli diatas tanah tersebut harus seiizin Pemerintah Koata Solok,agar bangunan dan kegunaannya sesuai dengan tata ruang.

Di hadapan tim penyidik KPK, Irzal Ilyas mengatakan, Pemerintah Kota Solok telah mengajukan pena­waran peralihan hak atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabu­paten Solok yang sudah tak terpakai itu pada tanggal 25 Oktober 2010 lau. Ada sepuluh  lokasi yang ditawar ketika itu,dan enam dian­taranya  berhasil dilakukan tukar menukar atau ruislaag.

Sementara empat lokasi lagi belum dapat dilakukan ruislaag karena berbagai alasan. Dian­taranya, tanah bekas kantor bupati tidak bisa dilakukan ruislaag karena telah dibangun oleh Pemerintah Kabu­paten Solok sebagai tempat perbe­lanjaan atau ruko Solinda. Tanah bekas kantor Dinas Pendi­dikan dan Kebudayaan juga tidak bisa dilaku­kan ruislaaag karena sertifikat tanah­nya belum ada kejelasan. Sedangkan tanah dan bangunan eks rumah dinas bupati tidak bisa dilakukan ruislaag karena masih dipakai oleh Pemkab Solok sebagai kantor Badiklat.

Sebagai bukti keseriusan Pemko Solok untuk memiliki tanah dan bangunaeks rumah dinas bupati itu, Pemko Solok bahkan telah me­ngang­garkan dana untuk pembelian tanah tersebut dalam APBD Kota Solok tahun 2011.

Kepada tim penyidik KPK, Irzal Ilyas juga memaparkan asal usul tanah eks rumah dinas bupati yang telah terjual itu. Dikatakannya,tanah itu berasal dari tanah ulayat masya­rakat adat Kota Solok yang dipin­jamkan kepada Pemerintah Kabu­paten Solok. Tanah itu dipinjamkan untuk digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pemerintah.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Kapolda Sumbar Buka Diktuk Bintara Polri TA 2021

Senin, 26 Juli 2021 | 21:45 WIB
X