Gubernur Kirim Surat ke Pusat

Administrator
- Jumat, 27 Maret 2015 | 19:23 WIB

“Suratnya sudah saya tan­da tangani dan hari ini (Kamis, red), suratnya akan kita kirim ke Pemarintah Pusat,” ujar Irwan.

Ia melanjutkan, apabila disesuaikan dengan kriteria yang dicanangkan dari Peme­rintah Pusat terkait pengu­curan dana desa ini mulai dari luas wilayah, jumlah pen­du­duk, angka kemis­kinan dan kondisi geografis daerah maka memungkinkan, masing-ma­sing nagari di Sum­bar men­dapat dana ini hingga Rp1 miliar.

“Namun, ketika keluarnya revisi PP Nomor 60 Tahun 2014 ini setelah kita kaji sangat merugikan kita di Sumbar karena dana desa yang akan kita terima antara nagari/desa yang dengan jumlah penduduk banyak, angka kemiskinan yang tinggi sama dengan desa yang sudah maju,” terang Irwan.

Di Sumbar sendiri terdapat 880 nagari dan desa dengan luas wilayah, jumlah pendu­duk, angka kemiskinan dan kondisi geografis yang berbeda.

Dalam revisi PP 60/2014 tentang Dana Desa yang ber­sumber dari Anggaran Pen­dapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak memuat per­sentase antara bagian dana desa yang dibagi rata dan bagian alokasi yang di distribusikan berdasarkan jumlah pen­du­duk, luas wilayah, angka kemis­kinan, dan tingkat kesulitan geografis.

Dalam PP itu dijelaskan, jumlah penduduk, luas wila­yah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot masing-masing 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota, 20% untuk luas wilayah kabu­paten/kota, dan 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota. Sedangkan tingkat kesu­litan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan kons­truksi. Padahal, masing-ma­sing desa pasti memiliki jum­lah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan yang berbeda-beda.

Menteri Keuangan Bam­bang Brodjonegoro dalam rapat dengan Badan Anggaram (Banggar) DPR mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer dae­rah (on top) secara bertahap.

Selain berasal dana transfer daerah dalam APBN, dana desa pun bersumber dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah (PDRD) kabupaten/ kota, dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota. Kemudian, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi serta anggaran pendapatan dan be­lanja daerah kabupaten/ kota, hibah, dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Sekda Agam Buka Jambore Anak Disabilitas

Minggu, 5 Desember 2021 | 11:15 WIB

Gunung Semeru Meletus, Gubernur Sumbar Kirimkan Doa

Minggu, 5 Desember 2021 | 06:15 WIB

Kota Sawahlunto Dapat Dua Penghargaan dari JKPI

Sabtu, 4 Desember 2021 | 19:11 WIB

Wakapolda Tinjau Sumdarsin di Polda Sumbar

Sabtu, 4 Desember 2021 | 18:43 WIB
X