Pilkada Limapuluh Kota Bakal Diikuti 10 Paslon

- Rabu, 15 April 2015 | 19:03 WIB

Prediksi  KPU Lima­pu­luh Kota terhadap pa­sangan calon bupati tersebut, dila­kukan berdasarkan jumlah dukungan, baik perolehan suara partai politik maupun jumlah penduduk untuk ­yang maju melalui jalur perorangan.

Ismet Aljanatta menje­las­kan, untuk partai politik me­ngacu pada perolehan kursi di DPRD. Berdasarkan Un­dang-undang Pilkada terbaru, partai politik ataupun koalisi partai hanya bisa mengusung calon kepala daerah dengan pero­lehan 20 persen kursi di DPRD.

Dari 35 kursi DPRD Li­ma­puluh Kota, tidak satupun partai yang memperoleh 20 persen kursi di dewan. Seperti Golkar 6 kursi, Demokrat 5 kursi, Gerindra 5 kursi, PPP 4 kursi, Hanura 4 kursi, PAN 3 kursi, PBB 2 kursi, PKS 2 kursi, PDIP 2 kursi dan PKB 2 kursi.

Dengan tidak adanya partai yang memperoleh jumlah kursi 20 persen di dewan, untuk itu, partai politik harus berkoalisi dengan partai lainnya dalam mengusung pasangan calon kepala daerah. “Setelah kita hitung berdasarkan perolehan 20 persen kursi di dewan, nan­tinya akan ada mak­simal empat pasangan ca­lon,”jelasnya.

Sementara melalui jalur independen, berdasarkan Un­d­ang-Undang Pilkada, satu pasangan calon agar bisa men­daftar diri harus memiliki 8,5 persen dukungan dari jumlah penduduk. Artinya dari 365 ribu penduduk Limapuluh Kota, setidaknya satu pasangan calon harus didukung 31 ribu penduduk.

“Setelah dihitung ber­da­sarkan jumlah penduduk ter­sebut, maksimal pencalonan bupati melalui independen ini bakal ada enam pasangan ca­lon,” katanya.

Dengan prediksi mak­simal adanya 10 pasangan calon tersebut, turut ber­dam­pak membengkaknya ang­garan Pilkada yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Limapuluh Kota. Untuk suksesnya Pilka­da, setidaknya dibutuhkan anggaran sebesar Rp29,8 mi­liar. Tetapi Pemkab Lima­puluh Kota hanya menyetujui anggaran Pilkada sebesar Rp10 miliar.

“Ini sebenarnya yang mem­besarkan jumlah anggaran Pilkada Limapuluh Kota. Ber­dasarkan hitung-hitungan KP­U, untuk kampanye calon saja dibutuhkan anggaran sebesar Rp11 miliar. Belum lagi ke­butuhan terhadap tahapan dalam persiapan Pilkada dari sosialisasi, kebutuhan logistik, publikasi, serta honor tenaga panitia dari tingkat TPS, jorong, nagari dan kecamatan sebesar Rp18 miliar,” jelasnya. (h/ddg)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Genius Umar Tinjau Proyek Infrastruktur di 3 Desa

Rabu, 27 Oktober 2021 | 21:38 WIB

Ini Pemenang Desain Batik Padang Pariaman

Rabu, 27 Oktober 2021 | 21:04 WIB

Update Covid-19 di Bukittinggi, Satu Meninggal

Rabu, 27 Oktober 2021 | 19:19 WIB

Gratifikasi yang Mesti Dipahami ASN

Rabu, 27 Oktober 2021 | 19:17 WIB

Wako Padang Panjang: Jadilah Pemuda yang Serba Bisa

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:06 WIB
X