Merusak Lingkungan, Tambang Liar Harus Ditertibkan

- Kamis, 28 Mei 2015 | 19:09 WIB

“Untuk itu kami sangat sepakat terhadap penertiban penambangan liar yang tidak memiliki izin,” kata Bupati Ali Mukhni, saat menjawab panda­ngan umum fraksi Golkar, terhadap penertiban penam­bangan liar, Rabu (27/5) pada rapat paripurna DPRD dengan agenda jawaban eksekutif ter­ha­dap pandangan umum fraksi.

Disampaikan Bupati, bah­wa kontribusi pendapatan pajak mineral bukan logam dan bantuan yang besar dari pajak kegiatan proyek fisik yang dilaksanakan oleh peme­rintah melalui dana APBD dan APBN, dimana perhitungan sejumlah pajak yang dibayar­kan berdasarkan jumlah pema­kaian material yang tertera dalam RAB kegiatan masing-masing.

“Untuk perhitungan jum­lah kubikasi pemakaian mate­rial yang dikenakan pajak dilakukan oleh pangawas yang ditunjuk oleh masing masing SKPD pelaksana kegiatan,” terang Bupati

Berarti aku Ali Mukhni, pajak kegiatan proyek peme­rintah secara kwantitas telah dipungut tetapi tidak meng­gunakan media kopon dan untuk lebih maksimalnya pe­ne­rimaan pajak dari kegiatan proyek tersebut perlu dila­kukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan proyek fisik.  “Sedangkan untuk proyek fisik yang dilakukan oleh pihak swasta, sebagian pajaknya ada yang dipungut melalui pos pemungutan dengan meng­gunakan karcis/kupon,’jelas Bupati. Dua pos tempat pe­mungutan ini berada di Kasang kecamatan Batang Anai dan di Kayutanam. (h/ded)

Editor: Administrator

Terkini

Manajemen PLN UIW Sumbar Kunjungi PLTM Salido Kecil

Senin, 25 Oktober 2021 | 09:07 WIB

Bupati Sutan Riska Disambut Hangat di Sumatera Selatan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 23:09 WIB
X