Dorong Percepatan Serapan Anggaran

- Senin, 7 September 2015 | 19:15 WIB

Sementara untuk, se­rap­an anggaran dari 19 kabu­paten kota yang ada di Sum­bar hingga Agustus terbilang ma­sih minim. Rata-rata serap­an anggaran Kabupaten/Kota masih di angka 24 pers­en.

Menurut Donny, lamban­nya penyerapan anggaran terjadi disebabkan beberapa faktor. Selain karena keter­lambatan pengesahan APBD, permasalahan lahan, kekha­watiran para pejabat di dae­rah tersangkut kasus hukum untuk menggunakan ang­garan juga membuat lamban­nya serapan anggaran ini.

Dilanjutkannya, mengacu pada pertemuan gubernur se-Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (K­PK), Kejagung, Kapolri, Ke­jati se Indonesia dan Kapolda se Indonesia 24 Agustus lalu penegak hukum jangan lagi mencari-cari kesalahan. Pene­gak hukum harus meng­uta­makan kepentingan umum dari pada penegakan hukum.

Dijelaskannya, jika apa yang dilakukan kepala daerah berupa kebijakan/diskresi maka penegak hukum tidak boleh mempidanakan. Namun harus melihatnya dari sisi kebijakan. Begitu juga yang terjadi kesalahan ad­minis­trasi, maka harus mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun  2014 ten­tang ad­ministrasi peme­rintah­an.

“Presiden minta, jangan asal mempidanakan pejabat daerah. Biarkan Aparat Peme­rik­sa Internal Pemerin­tah (APIP) yang bekerja dahulu. Penentuan kerugian peme­rintah itu dilakukan APIP. Mana kala ada potensi ke­uangan negara, ada waktu 60 hari dari pelaksana untuk mengklarifikasi kepada peme­riksa,”ujarnya.

Dikatakannya, tindakan administrasi pemerintah ter­bu­ka dituntut secara perdata karena untuk masalah ganti rugi kerugian negara itu di­mung­kinkan. Hal ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1997 tentang ganti rugi keuangan negara.

Kapolda Sumbar,  Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto dalam kesempatan itu mene­gaskan jajarannya akan men­du­kung percepatan serapan anggaran di daerah itu, se­suai  arahan presiden. “Ka­lau ada individu mau­pun kelom­pok yang meng­hambat per­ce­patan serapan anggaran, atau ada yang mencari keun­tungan dari hal ini, laporkan. Saya akan pro­ses,” tegasnya.

Bambang juga menawar solusi kepada Bupati/Wa­likota. Diantaranya me­min­ta Gubernur Sumbar untuk me­me­rintahkan kabupaten/kota untuk laksanakan kegiatan, bukan sekedar himbauan. Kemudian mendorong SKPD selesaikan masalah internal. Menetapkan PPK dan lang­sung kerja, hilangkan keta­kutan, hilangkan kepen­ting­an individu dan kelom­pok. Serta pahami pedoman, tetap men­jaga aspek kualitas dan akun­tabilitas. “Saya tahu bapak-bapak itu dipilih rak­yat. Kare­na kita harus utama­kan merah putih, jangan ego sektoral, ini demi orang banyak,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Padang Panjang Kembali Raih Penghargaan KLA

Jumat, 30 Juli 2021 | 20:11 WIB

Kota Sawahlunto Masuk Zona Merah Covid-19

Jumat, 30 Juli 2021 | 18:43 WIB
X