Panwaslu Kesulitan Awasi Pelanggaran Kampanye

- Jumat, 2 Oktober 2015 | 19:59 WIB

Rita menuturkan, saat turun ke lapangan, pihaknya menyelipkan pemahaman kepada Panwas­cam tentang cara menindak pelanggaran kampanye. Namun, hal itu tidak cukup. Panswascam mesti diberikan Bimtek khusus untuk itu.

Sementara Panwaslu Sol­sel tidak memiliki dana untuk menggelar Bimtek itu. Dana Rp400 juta yang dicairkan Pemda setempat pada Juni lalu sudah digu­nakan untuk berbagai ke­per­luan, seperti untuk meng­­­gelar satu kali Bim­bingan Teknis (Bimtek) saat masa pencocokan dan pene­litian, pengadaan kan­tor, perekrutan anggota dan pe­ngadaan sekre­tariat Pan­was­cam dan PPL, mem­ba­yar uang ke­hor­matan (UK) Pan­waslu dan seba­gai­nya.

“UK untuk Agustus dan Sep­tember sudah di­ba­yar­­kan. Untuk UK selan­jutnya, kami tak tahu lagi dengan apa membayarnya karena tak ada lagi uang,” ung­kap­nya.

Terkait dana, kata Rita, pihaknya mengajukan dana Rp2,9 miliar ke Pemda. Sisa Rp2,5 miliar dana itu belum dicairkan hingga kini. Se­lain belum dicairkan, dana itu berkurang dalam bebe­rapa kali pembahasan. Pa­da­hal, kata Rita, pihaknya me­nga­jukan dana Rp2,9 miliar itu saat UK masih Rp500 ribu. Sekarang UK sudah Rp1,5 juta, tetapi saat pembahasan berikutnya, dana itu turun menjadi Rp2,3 miliar dan turun lagi Rp2,1 miliar.

Pihaknya berharap kepa­da Pemda Solsel untuk sege­ra mencairkan dana selan­jutnya untuk Panwaslu. Pi­hak­nya sangat mem­bu­tuh­kan dana itu untuk meng­gelar Bimtek penindakan pelanggaran kampa­nye ka­re­na kampanye sedang berlangsung.

Ia menambahkan, da­lam Bimtek itu, pihaknya akan menyelipkan tindakan preventif terkait potensi politik uang yang mungkin timbul selama masa kam­panye. (h/dib)

Editor: Administrator

Terkini

Riau Siap Bantu Kebutuhan Oksigen untuk Sumbar

Kamis, 29 Juli 2021 | 11:25 WIB
X