Warga Dharmasraya Dirugikan Ribuan Ha

- Minggu, 25 Oktober 2015 | 19:14 WIB

Ketua Komisi I DPRD Sum­bar, Marlis mengatakan, PT Bina Pratama sebagai yang membuat perjanjian dengan masyarakat diduga juga tidak menepati ke­sepakatan.

“Menindaklanjuti masalah itu, kami mengumpulkan fakta-fakta,” kata Marlis didampingi Anggota Komisi I DPRD Sum­bar, Komi Caniago, Novi Yu­liasni, dan Ahmad Rius.

Salah salah seorang tokoh masyarakat Kampung Surau,  Kabupaten Dharmasraya,  An­war di hadapan rombongan Ko­misi I, dan Pj Bupati Dha­r­masraya Syafrizal Ucok,  me­nyebutkan, dalam perjanjian Hak Guna Usaha (HGU)  yang di­mi­­liki PT Bina Pratama Sakato Ja­ya, tanah yang diizinkan untuk di­­pakai hanya sekitar 1.000 hek­tare.

“Namun, setelah kami laku­kan pengukuran, kenyataannya luas lahan yang dimanfaatkan oleh PT Bina Pratama ini men­capai 2.000 hektare lebih. Kami jelas-jelas sangat dirugikan de­ngan ini, ini adalah tanah ulayat yang merupakan milik kaum, dan kami akan terus perjuangkan,” kata Anwar.

Disebutkan Anwar lagi, se­lain ada kebohongan dari pihak perusahaan  tentang luas tanah yang dimanfaatkan, masyarakat juga merasa ditipu dengan per­janjian yang dibuat.

Perjanjian yang dilakukan pada tahun 1999 lalu, dalam kesepakatan disebutkan, ma­syarakat akan diberikan per­kebunan plasma oleh pengelola dengan luas 700 hektare. Namun realisasi hanya setengahnya, sementara sisanya didiamkan saja.

“Tak hanya itu, sebahagian perkebunan plasma yang telah diberikan tersebut juga sangat tidak layak. Tidak bisa meng­hasilkan sesuai harapan,” tutur Anwar kesal.

Kemudian, tambahnya, tin­da­kan lain PT Pratama Sakato Jaya dinilai  berbuat sekendak  hati atas perpanjangan perjanjian.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

X