Panwaslu Kota Solok Laporkan Kakan Kemenag ke Komisi ASN

Administrator
- Selasa, 22 Desember 2015 | 02:39 WIB

“Pada kampanye dialo­gis pasangan Irzal Ilyas-Alfauzi Bote di salah satu rumah warga  di Simpang Sigege pada tanggal 30 No­vem­ber lalu, Panwaslu Kota Solok menemukan Kepala Kemenag Kota Solok, M Nasir sedang memberikan tausiah,” ujar Ketua Pan­was­lu Kota Solok Arief Santoso kepada Haluan, Senin (21/12).

Lebih jauh  Arief Santo­so mengatakan, meskipun Ke­­pala Kemenag Kota So­lok ini ikut dalam acara kam­­­panye, namun demi­kian pi­hak Panwaslu Kota So­lok ti­dak bisa begitu saja mem­vo­nis M Nasir bersalah atau te­lah melanggar peratu­ran pe­rundang-undangan. Ka­re­na yang berhak menen­tu­kan Ke­pala Kemenag ini ber­salah atau tidak adalah Ko­misi Aparatur Sipil Ne­ga­ra. (ASN). Sesuai dengan kewe­na­ngan yang ada, maka pada tahap awal ini, pihak Pan­waslu Kota Solok hanya me­ngumpulkan fakta dan data yang ada di lapangan serta meminta keterangan kepada semua pihak yang terlibat.

“Berdasarkan fakta di lapangan ternyata Kepala Kemenag Kota Solok, M Na­sir ikut hadir dalam kam­pa­nye dialogis pasangan ca­lon Irzal Ilyas-Alfauzi Bo­te,bahkan ia tampil seba­gai pemeran utama dalam acara itu,yaitu sebagai pen­ce­­ramah,” kata Arief Santo­so.

Diakui Arief Santoso, se­lama acara kampanye itu, M Nasir tidak pernah me­nge­­luarkan kata kata yang ber­sifat mengajak orang un­tuk memilih salah satu pa­sangan calon. Apa yang ia ucap­kan di rumah warga itu mur­ni pengajian atau dak­wah.

Dan di hadapan Panwas­lu Kota Solok, M Nasir juga tidak membantah kalau ia telah  hadir dalam acara kampanye itu, tetapi kapasi­tasnya hanya sebagai da’i atau penceramah. Bahkan ia tak tahu kalau acara itu acara kampanye tatap muka atau kampanye dialogis.

“Katanya ia datang kare­na diundang untuk membe­rikan pengajian,” ujar Arief Santoso.

Ketua Divisi Pe­nin­da­kan Pelanggaran Pan­was­lu Kota Solok, Triati menga­ta­kan, jika Komisi ASN me­nya­­­takan ia bersalah maka sank­­sinya tak main-main. Ber­­dasarkan pasal 70 ayat (1) huruf a dan huruf b Un­dang Undang No 8 tahun 2015, sanksinya mulai dari pe­­­ringatan hingga peme­ca­tan.

“Itu baru sanksi ber­da­sarkan Undang Undang No 8 tahun 2015, sanksi berda­sar­kan  UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Ne­ga­ra dan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Da­erah, justru lebuh berat lagi. Kedua aturan itu juga mela­rang ASN untuk terlibat dalam penyelenggaraan ke­gia­tan Pilkada dan kegiatan kampanye, baik secara aktif maupun tidak aktif, lang­sung ataupun tidak lang­sung. Dan sanksinya tidak ada sanksi ringan, yang ada hanya sanksi menengah dan berat,” jelas Triati. (h/eri)

Editor: Administrator

Terkini

Sekda Agam Buka Jambore Anak Disabilitas

Minggu, 5 Desember 2021 | 11:15 WIB

Gunung Semeru Meletus, Gubernur Sumbar Kirimkan Doa

Minggu, 5 Desember 2021 | 06:15 WIB

Kota Sawahlunto Dapat Dua Penghargaan dari JKPI

Sabtu, 4 Desember 2021 | 19:11 WIB

Wakapolda Tinjau Sumdarsin di Polda Sumbar

Sabtu, 4 Desember 2021 | 18:43 WIB
X