Kejari Pulau Punjung Segera Tetapkan Tersangka

- Senin, 1 Februari 2016 | 02:20 WIB

DHARMASRAYA, HALUAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulau Punjung segera mene­tap­kan tiga tersangka kasus korupsi pembangunan gedung Badan Perencanaan Pem­ba­ngunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dharmasraya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pulau Punjung me­lalui Kasi Pidana Kusus (Pid­sus) Budi Sastera, ketika di­kon­firmasi Haluan via telefon genggam, Minggu (31/1) ke­marin mengatakan, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung telah memeriksa 18 orang saksi. Mulai dari Konsultan Peren­cana, Konsultan Pengawas, Panitia Pengadaan, PPTK, KPA hingga Pengguna Anggaran (PA).

Berdasarkan hasil peme­riksaan, maka Kejari Pulau Punjung segera  menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus korupsi terhadap pembangunan gedung Kantor Bappeda Kabu­paten Dharmasraya. Akibat pe­kerjaan pembangunan gedung tiga lantai tahun 2013 itu, ditak­sirkan negara mengalami keru­gian senilai Rp880 juta.

“Dalam kasus korupsi ini, tidak tertutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Hal ini tentunya sesuai dengan pe­ngem­bangan kasus dilakukan terhadap 3 tersangka perta­ma,” ungkap Budi.

Dalam menangani kasus ko­rupsi terhadap pembangunan gedung Bappeda Dharmasraya ini, Korp Adhiyaksya, tidak akan terburu untuk menetapkan ter­sangka, walaupun gambaran dari hasil pemeriksaan sudah jelas. Namun perlu ketelitian untuk menyingkap keterlibatan pihak manapun dalam kasus tersebut.

Dijelaskan Budi, dugaan ko­rupsi dilakukan atas pembangu­nan gedung Bappeda dengan pagu dana senilai Rp5,7, miliar dan nilai kontrak, Rp5,5 miliar dari dana APBD Dharmasraya tahun 2013 dilaksanakan PT Elbas. Proyek ini seharusnya diselesai­kan pada tahun anggaran terse­but. Tetapi, pelaksanaan pekerja­an­nya tidak selesai, disambung pada tahun 2014, dilanjutkan oleh PT Putra Malado. Namun tidak juga selesai, kembali dilan­jutkan pada tahun 2015. Semen­tara sistem pembangunan gedung tersebut bukan sistem multiyears.

Tahun 2015 kembali dilaku­kan tender dengan menggu­nakan sisa anggaran dana pembangunan tahun 2013 dan 2014.

Budi menilai, pekerjaan pem­bangunan gedung Bappeda Dhar­masraya terkesan lucu, dan main-main. Pelaksanaan seharusnya tuntas pada tahun anggaran te­patnya tahun 2013, namun disele­saikan secara bertahap, bahkan telah memakan waktu selama tiga tahun. Mirisnya, tahun 2016 ini, pengerjaannya masih saja ber­langsung, bahkan diprediksi sementara nilai pekerjaan terse­but baru mencapai 70 persen.

Informasi yang dihimpun Haluan ini, Kamis (21/1) saat Tim Kejari Pulau Punjung mela­kukan pemeriksaan terlihat pe­kerjaan pembangunan proyek tiga lantai itu, masih berlangsung. Demi kepentingan penyidikan, saat itu juga Kejari Pulau Punjung langsung mengeluarkan secara resmi surat penghentian peker­jaan. Bahkan saat itu, pihak kejaksaan juga meminta doku­men dan keabsahan atas kelan­jutan pembangunan proyek itu kepada pihak kontraktor.

Sementara dari keterangan yang berkembang di lapangan, pengerjaan pelaksanaan pem­bangunan gedung Bappeda Dhar­masraya itu telah dimulai dari tahun 2013-2015 dikerjakan oleh satu rekanan, dengan cara me­makai perusahaan berbeda nama setiap tahunnya, namu tidak kunjung selesai juga alias pe­ngerjaan kongkalengkong oleh kontraktor.

Secara terpisah Derektur Eksekutif Lembaga Clean Gover­nance, cabang Kabupaten Dharmasraya, Tibrani. SH, ketika dikonfimasikan via Short Message Service (SMS) media ini, menyebutkan, dirinya sangat mendukung langkah – langkah penegakan hukum di daerah Kabupaten berjuluk “Ranah Cati Nan Tigo” ini, meski ditegakan tanpa beda latar belakang.

“Kita sangat percaya semua masyarakat ingin ada kepastian hukum, karena hukum meru­pakan pengawal kehidupan ma­nu­sia agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada,”sebut Ti­brani. (h/mg-bdr)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Wako Padang Panjang Ajak Mahasiswa Berpikir Kritis

Minggu, 19 September 2021 | 06:54 WIB

42 Nakes RSUD Painan Jalani Vaksinasi Tahap Ketiga 

Sabtu, 18 September 2021 | 18:58 WIB
X