Kemenkumham Jalin MoU dengan Pemda se-Sumbar

- Sabtu, 26 Maret 2016 | 04:18 WIB

BUKITTINGGI, HALUAN — Jika selama ini Peraturan Daerah (Perda) diran­cang oleh Pemerintah Daerah (Pemda) ber­sama anggota DPRD dan pihak terkait lainnya, maka mulai saat ini, perancangan Perda di setiap kabu­paten dan kota di Sumbar harus meli­batkan tim perancang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumbar.

Peraturan baru ini ter­bentuk setelah Kanwil Ke­menkumham Sumbar me­nandatangani kesepakatan kerjasama (MoU) dengan pemerintah kabupaten dan kota beserta unsur pimpinan DPRD se-Sumbar yang dilak­sanakan di Gedung Triarga (Istana Bung Hatta) Bu­kit­tinggi, Selasa (22/3) kemarin.

Kepala Kanwil Ke­men­kumham Sumbar, Ansaruddin mengatakan, keterlibatan Kanwil Kemenkumham da­lam penyusunan Perda ini bertujuan untuk mening­kat­kan kualitas dari suatu produk hukum seperti peraturan da­erah, sehingga produk hukum daerah itu dapat efektif dan tidak menimbulkan masalah serta tidak bertentangan de­ngan produk hukum yang lebih tinggi maupun yang sederajat.

 ”Selama ini sudah cukup banyak produk hukum daerah yang bermasalah. Bahkan Presiden Joko Widodo dalam konferensi Rektor se Indo­nesia beberapa waktu lalu mengatakan ada sekitar 3 ribu peraturan daerah yang ber­masalah di Indonesia yang harus dibatalkan,” jelas An­saruddin.

Menurutnya, perma­sala­han produk hukum atau perda yang dibuat pemerintah kabu­paten dan kota bisa dihindari, atau paling tidak bisa dimi­nimalisir, apabila melibatkan orang yang ahli di bidangnya, serta melibatkan perancang yang dipersiapkan untuk mem­buat suatu produk hu­kum.

Sementara itu, Sekretaris Dirjen Peraturan Perundang-undangan Priyanto menga­takan, guna mewujudkan pro­duk hukum daerah yang har­monis aspiratif dan berku­alitas, Kanwil Kemenkumham akan mengadakan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah melalui E-Konsultasi. Tujuannya agar produk hu­kum daerah menjadi lebih efektif dan efisien dan mudah diakses oleh setiap Pe­me­rintah daerah kapan saja dan dimana saja.

Melalui E-Konsultasi diha­rapkan akan melahirkan perda yang HEBAT (Har­monis, Efektif, Berkualitas dan Transparan). E-Kon­sul­tasi juga akan dapat digu­nakan sebagai wadah untuk meminta pendapat-pendapat hukum  atas semua perma­salahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah se-Sum­bar.

Walikota Bukittinggi H. M. Ramlan Nurmatias, SH sangat menyambut baik kei­kut­sertaan Kanwil Kemen­kumham Sumbar  dalam pe­ra­ncangan pembentukan Per­da. Dengan keikutsertaan itu Pemda bisa bertanya, ber­diskusi dan meminta pendapat sebelum produk hukum itu dilegalkan. Ramlan berharap keikutsertaan itu akan sema­kin memperkuat substansi yuridis setiap perda untuk selanjutnya menjadi Pera­turan Daerah yang responsif dan tidak bertentangan de­ngan peraturan yang lebih tinggi. (h/tot/hel)

Editor: Administrator

Terkini

180 Warga Padang Panjang Terjaring Razia Masker

Sabtu, 24 Juli 2021 | 22:01 WIB
X