Perceraian Guru PNS Justru Meningkat

- Selasa, 29 Maret 2016 | 03:43 WIB

Sekda Pessel Erizon me­ngatakan, tahun ini saja terdapat hampir 50 orang PNS yang ber­keinginan cerai. “Para PNS jangan gegabah untuk me­nga­jukan perceraian. Ingatlah anak anak yang ditinggalkan,” katanya.

Ia menyebutkan, kasus ka­wincerai nomor satu terbesar terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Pessel adalah di Di­nas Pendidikan, yakni guru ber­ser­tifikasi. Dinas Kesehatan yang di­kha­watirkan besar justeru per­sen­tasenya sangat kecil.

Kawincerai di kalangan guru PNS pasti  menjadi perhatian serius pemerintah. Apa yang terjadi selama ini telah mem­berikan pelajaran tidak baik kepada masyarakat, ini tauladan buruk yang dipertontonkan ke lingkungan. Guru saja seperti itu, apalagi awam.

Ia menduga, kasus kawin cerai yang terjadi pada guru disebabkan soal penghasilan guru yang semakin besar dibandingkan PNS lainnya. “Dengan peng­hasilan besar banyak effek lain yang muncul, jika ia perempuan maka ia merasa gajinya tidak sebanding dengan suami lalu ia mencari pasangan yang lebih sepadan dengan penghasilannya, “ katanya.

Begitu pula jika guru enerima tunjangan sertifikiasi itu laki-laki, maka dengan penghaslian besar itu tidak pula bisa menahan diri. “Selera berubah pula. Sudah nampak pula “bunga” yang lain,” ingatnya.

Dengan penghasilan besar, maka menurutnya, “langkah” guru PNS kini lebih panjang dari biasanya. Guru bahkan dengan dalih menambah pendidikan ke luar daerah juga berpotensi besar munculnya perselingkuhan. Belum lagi ada dana khusus yang menyebabkan guru makin ba­nyak dinas luar yang berpotensi selingkuh. “Tapi ini sebenarnya kan soal iman dan kesetiaan saja. Jika iman lemah maka ber­ce­railah ia, ujung unjungnya anak teraniaya,” katanya.

Dia menegaskan,para guru PNS atau PNS lainnya yang ketahuan selingkuh maka akan dikenakan sangsi pecat. Pe­me­rintah saat ini telah me­ngantongi sejumlah nama yang diduga sedang menjalin asmara. Mereka jadi target, maka bila ketahuan langsung pecat.

“Pemerintah Pessel telah bekerjasama dengan Pol PP Kota Padang dalam hal mengawasi prilaku PNS. Jika Pol PP Padang menangkap para guru atau PNS lainnya “bermain” di Padang, maka informasinya akan segera sampai ke Pessel. “Dari in­for­masi itu, pemerintah segera m­e­lakukan tindakan. Salah satunya memecat guru PNS ber­sang­kutan,” tegasnya. (h/har)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Wako Padang Panjang Ajak Mahasiswa Berpikir Kritis

Minggu, 19 September 2021 | 06:54 WIB

42 Nakes RSUD Painan Jalani Vaksinasi Tahap Ketiga 

Sabtu, 18 September 2021 | 18:58 WIB
X