Lagi, Anggota Plasma Sawit Demo

- Selasa, 29 Maret 2016 | 03:44 WIB

SOLSEL,HALUAN — Puluhan anggota koperasi unit desa (KUD) plasma Bima Satu, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari berdemo di depan kantor Bupati Solok Selatan (Solsel) pada Senin, (28/3) pukul 10.00 WIB.

Mereka melancarkan aksi demo damai di depan kantor bupati setempat dikarenakan buntut dari penyegelan kantor KUD pada (26/12) tahun 2015 lalu yang tak kunjung selesai. Semenjak penyegelan dan pe­nyitaan kendaraan operasional, seluruh aktivitas telah dihentikan akibatnya anggota merasa d­i­rugikan.

Dalam aksinya, anggota plas­ma disambut atau diterima oleh Pemerintah Solsel melalui Se­kretaris Daerah, Yulian Efi, Ke­pala Dinas Koperindag Solsel, Akhirman dan Kabag Ops. Po­l­res Solsel, Kompol Benu Alam.

“Kami selama ini tidak ada bermasalah dengan k­e­pe­ngu­rusan yang lama. Tapi, jika pe­ngu­rus bermasalah anggota jangan dirugikan tuntun secara hukum pengurus tersebut,”kata seorang anggota KUD, Junis saat me­nyampaikan keluhannya kepada Pemkab Solsel di ruang per­temuan kantor bupati setempat.

Ia menyebutkan, akibat di­bekukannya seluruh aktivitas anggota sangat dirugikan apalagi untuk biaya pemupukkan tetap dilakukan. “Untuk biaya pupuk kami melakukan pinjaman ke­pada pihak perbankan. Se­men­tara, kami tidak bisa panen dan kami harus bayar,”katanya.

Adapun tuntutan mereka adalah, tidak mengakui ke­be­radaan pengurus baru selain dari kepengurusan lama. Kemudian, mencabut surat penugasan kerja yang dikeluarkan Pemkab Solsel terhadap pengurus yang baru terbentuk dalam rapat luar biasa pada (13/2) karena anggota yang hadir tidak memenuhi koarum. “Kami berharap konflik bisa diselesaikan dan dituntaskan secara adil,”harapnya.

Sementara, Sekda Solsel, Yulian Efi didampingi Kepala Dinas Koperindag, Akhirman menyebutkan sudah lima kali mengundang pihak pengurus lama tapi tidak pernah datang sehingga dua bulan berlalu pasca penyegelan dibentuklah ke­pengurusan yang baru. Bahkan, telah diminta untuk melakukan rapat anggota. “Prinsipnya, ko­perasi adalah dari anggota untuk anggota, tapi tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan per­ma­salahan ini,”katanya.

Ia menambahkan, pe­me­rin­tah dalam hal ini hanya bersifat mengawasi dan tidak men­cam­puri. Maka, guna mencari solusi melalui rapat luar biasa di­ben­tuk­lah kepengurusan yang baru se­mentara. Dalam hal ini, ka­tanya, pemkab Solsel juga di­ajukan tuntutan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Jika bisa menjalankan ko­perasi dengan baik ya silah­kan. Pembentukan ke­pengurusan baru karena selama dua bulan tidak ada jalan penyelesaian. Dalam hal ini kami tidak bisa membubarkan koperasi begitu saja tanpa ada persetujuan ang­gota,”tambahnya. (h/jef)

Editor: Administrator

Terkini

RSUD Achmad Darwis Tambah Ruang Operasi Covid-19

Jumat, 23 Juli 2021 | 18:05 WIB

Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Berganti

Jumat, 23 Juli 2021 | 15:49 WIB

Selamat! Pemkab Agam Raih Penghargaan KPAI 2021

Kamis, 22 Juli 2021 | 22:30 WIB

Athari Berbagi Kurban untuk Masyarakat Sumbar

Kamis, 22 Juli 2021 | 20:48 WIB
X