Kasus Proyek Gedung Bappeda Jangan Digantung

- Kamis, 31 Maret 2016 | 04:17 WIB

DHARMASRAYA, HALUAN – Ka­sus dugaan korupsi proyek pemba­ngunan Gedung Bappeda (Peren­canaan Pembangunan Daerah) Dharmasraya, tidak boleh dibiarkan terkatung-katung tanpa kepastian atau digantung. Jika dalam pe­ngusutan ada kerugian negara, segera saja tetapkan tersangkanya.

Wakil Bupati Dharmasraya minta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pulau Punjung untuk segera menuntaskan kasus gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  itu. Dengan tuntasnya pengusutan, maka   gedung yang megah itu akan dapat dimanfaatkan atau dipakai.  Sehingga tidak sia-sia. “Saya minta Kajari segera menunt­as­kan permasalahan gedung Bap­peda  yang diduga ada muatan korupsi agara gedung dapat di­pakai,” ungkap Wabup kepada Haluan, di ruang kerjanya, Rabu (30/3), di Pulau Punjung.

Dijelaskannya, apabila dalam penyelidikan sudah ada tersangka, maka segera tetapkan agar kasus tersebut tidak berlama-lama dan gedung dapat dimanfaatkan untuk aktivitas pemerintah daerah.

Sebelumnya, Kajari Pulau Pun­jung melalui Kasi Pidana Kusus (Pidsus) Budi Sastera, mengatakan Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, dalam waktu dekat akan segera menetetapkan tersangka korupsi atas pembangunan gedung Badan Peren­canaan Pembangunan Daerah (Bap­peda) Kabupaten Dharmasraya.

Katanya, sesuai dengan peme­riksaan dilakukan terhadap 18 orang saksi, dimulai dari Konsultan perencana, Konsultan pengawas, Panitia Pengadaan, PPTK, KPA hingga Pengguna Anggaran (PA), dan merujuk terhadap keterangan selama pemeriksaan dilakukan, maka pihak Kajari Pulau Punjung segera akan menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus korupsi terhadap pembangunan gedung Kantor Bappeda Kabupaten Dhar­masraya. Akibat pekerjaan pem­bangunan gedung tiga lantai tahun 2013 itu, ditaksirkan negara me­ngalami kerugian senilai Rp880 juta. “Dalam kasus korupsi ini, tidak tertutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Hal ini tentunya sesuai dengan pengembangan kasus dila­kukan terhadap 3 tersangka perta­ma,”ungkap Budi

Sementara dari keterangan yang berkembang di lapangan, penger­jaan pelaksanaan pembangunan gedung Bappeda Dharmasraya itu telah dimulai dari tahun 2013-2015 dikerjakan oleh satu rekanan, de­ngan cara memakai perusahaan berbeda nama setiap tahunnya, namun tidak kunjung selesai juga alias pengerjaan kongkalengkong oleh kontraktor.

Hingga berita ini diturunkan, sampai saat ini katanya Kajari Pulau Punjung dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka korupsi atas pembangunan gedung (Bappeda) Dharmasraya. Dimana sesuai de­ngan pemeriksaan dilakukan ter­hadap 18 orang saksi, maka pihak Kajari Pulau Punjung segera akan menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus korupsi tersebut.  (h/mdi/dn/bdr)

Editor: Administrator

Terkini

990 KPM Padang Panjang Terima BST dan Beras PPKM

Rabu, 4 Agustus 2021 | 07:44 WIB

Rusunawa Painan Belum Mampu Tampung Pasien Covid-19 

Selasa, 3 Agustus 2021 | 23:47 WIB

Besok, Ada Potensi Gelombang 4 M di Wilayah Ini

Selasa, 3 Agustus 2021 | 19:50 WIB

Pemprov Sumbar Bantu Lab Unand Mesin Real Time PCR

Selasa, 3 Agustus 2021 | 13:43 WIB

Wabup Agam dan 350 ASN Jalani Vaksinasi Dosis Kedua

Senin, 2 Agustus 2021 | 23:41 WIB

Sumbar Menuju Nagari Tageh Bidang Hukum

Senin, 2 Agustus 2021 | 23:35 WIB

Keluarga Berperan Antisipasi Penyebaran Covid-19

Senin, 2 Agustus 2021 | 21:17 WIB
X