Pengadilan Perintahkan DPPKAD Bayarkan

- Jumat, 21 Oktober 2016 | 01:45 WIB

LIMAPULUH KOTA, HA­LUAN —  Pengaidlan Negeri (PN) Kota Payakumbuh me­merintahkan DPPKAD Ka­bupaten Limapuluh Kota untuk membayarkan dana dua paket proyek yang telah se­lesai dikerjkaan CV ITUANO. Pu­tusan pe­nga­di­lan itu terkait gugatan Di­rektur CV ITUANO pada Bupati Limapuluh Kota.

“Ada dua paket proyek yang tidak dibayarkan oleh Pemkab Limapuluh Kota. Ini semua tanggung jawab dari Kepala Daerah yakni Bupati,” terang Berlyn Ber­lian, Direktur CV ITUANO, Kamis (20/10) siang.

Dua paket proyek ter­sebut yakni pembangunan ruas jalan lingkung Padang Pan­jang-Luak Tinggi di Taeh, Rp 142.695.000. Dan pem­­ba­ngunan ruas jalan lingkung Koto Kociak di Kecamatan Suliki Rp 142.695.000. “To­tal kedua proyek ini yakni senilai Rp 285 Juta. Ini yang tidak diba­yarkan Pemkab Lima­puluh Kota,” tegas Ber­lyn, Direktur CV ITUANO.

Dia menceritakan ihwal pro­yek yang tidak diba­yarkan tersebut. Awalnya, pada 24 November 2015 lalu, per­u­sahaannya di­un­dang Dinas PU Kabupaten Limapuluh Kota untuk me­ngikuti proses pengadaan langsung me­ngerjakan ke­dua ruas jalan yang dibiayai oleh APBD Provinsi Sumbar.

Pada 3 Desember 2015, Surat Perintah Kerja (SPK) untuk kegiatan kedua ruas jalan tersebut diterbitkan oleh Dinas PU Limapuluh Kota dengan anggaran yang dibebankan kepada DPA Dinas PU. Setelah SPK keluar, Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja kepada  CV. ITUANO.

Setelah SPMK terbit dan perjanjian kerja disepakati (kontrak), CV.ITUANO lang­sung memulai pekerjaan yang diberikan oleh Dinas PU Kabupaten Limapuluh Kota. Kurang dari tiga pekan, kedua proyek senilai Rp 285 juta tersebut selesai di ker­jakan 100 persen. “Kita kerja siang malam sehingga proyek cepat selesai,” jelas Berlyn lagi.

Kedua paket proyek ter­sebut juga sudah dis­erah­terimakan CV. ITUANO ke Dinas PU Kabupaten Li­mapuluh Kota. Karena itu, Berlyn mengajukan surat pembayaran proyek ke Dinas PU Limapuluh Kota pada 21 Desember 2015.

Setelah adanya surat per­mohonan pembayaran dari rekanan itu, pada 28 De­sember 2015 Dinas PU Li­mapuluh Kota menyetujui untuk dibayarkannya kedua proyek tersebut dengan ter­bitnya Surat Perintah Mem­bayar Langsung (SPM-LS).

Setelah adanya SPM-LS itu, Dinas PU Limapuluh Kota mengajukan pem­ba­yaran kedua proyek CV. ITUANO  ke Dinas Pen­da­patan Pengelolaan Ke­ua­ngan dan Aset Daerah K­a­bupaten Limapuluh Kota sebagai bendahara umum daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Bupati Agam Hadiri Maulid Nabi di Nagari Malalak Barat

Selasa, 19 Oktober 2021 | 14:24 WIB

Terpopuler

X