Sebelum Ramadan, PKL Kelok Sembilan Akan Direlokasi

- Rabu, 25 April 2018 | 12:20 WIB

LIMAPULUH KOTA, HARIANHALUAN.COM — Jalan layang Kelok Sambilan, di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota akan bersih dari PKL sebelum memasuki bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. PKL itu akan direlokasi ke tempat yang tidak terlalu jauh dari jalan layang tersebut.

Rapat Koordinasi yang menghadirkan Pemprov Sumatera Barat, Dirlantas Polda Sumbar, BKSDA Sumbar, Pemkab dan Polres Limapuluh Kota, serta perwakilan masyarakat Kenagarian Ulu Aia di Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota, beberapa hari yang lalu disepakati bahwa sebelum puasa, PKL di jalan layang Kelok Sambilan harus pindah ke tempat lain.

“Sesuai dengan keputusan rapat, Kelok Sambilan sudah harus bersih dari PKL sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Hal itu buat mengantisipasi gangguan arus lalu lintas serta menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan,” ungkap Kabag Humas dan Pemberitaan Pemkab Limapuluh Kota, Firmansyah.

Dikatakan, terkait dengan penertiban pedagang tersebut, Pemprov Sumbar, Dirlantas Polda Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota serta berbagai pihak terkait lainnya, akan membentuk tim khusus yang akan di SK-kan oleh Gubernur Sumbar. Sebelum penertiban, tim akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu ke tengah masyarakat atau pedagang.

Pihak masyarakat yang diwakili Wali Nagari Ulu Aia, Bamus dan tokoh masyarakat sepakat direlokasi sepanjang difasilitasi pihak pemerintah dan dilakukan secara persuasif. “Begitu pula dengan pihak Pemprov Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota yang diwakili Pj Sekda, Taufik Hidayat, juga menyatakan setuju memfasilitasi pemindahan pedagang, sepanjang sesuai aturan dan kewenangan,” ujar Firmansyah menambahkan.

Lebih lanjut dijelaskan, pemindahan sementara pedagang itu mempunyai beberapa lokasi alternatif di kawasan yang tidak jauh dari fly over. Sementara untuk relokasi jangka panjang, rencananya akan dibangun secara representatif dengan fasilitas lengkap di kawasan Ulu Aia yang juga tidak terlalu jauh dari Kelok Sambilan.

Dalam rapat tersebut pihak BKSDA menyebut ada beberapa lokasi alternatif untuk pemindahan sementara bagi pedagang yang tidak terlalu jauh dari jalan layang. Dalam rapat juga terungkap keberadaan pedagang disepanjang jalan layang itu bertentangan dengan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memicu terjadinya kecelakaan dan mengganggu kelancaran arus lalulintas kendaraan. Apalagi di saat arus lalu lintas adat seperti saat arus mudik atau arus balik lebaran.

Selain itu, pihak Dirlantas juga menjelaskan, standar operasional prosedurnya, jalan layang itu sama dengan jalan tol yang harus bebas hambatan. Malah, jika ada mobil yang mogok di fly over itu, harus segera diderek. Sebab, secara teknis jembatan yang tinggi itu hanya boleh dilewati kendaraan bertonase di bawah 30 ton dalam keadaan bergerak.

“Jika arus lalu lintas di jalan layang itu macet total dan jalan dipenuhi jejeran kendaraan bertonase tinggi, maka dikhawatirkan beban jembatannya akan melebihi kapasitas. Hal itu bisa saja mengakibatkan jembatan akan mengalami runtuh dan bakal jatuh korban jiwa ataupun luka,” papar Firmansyah. (h/zkf)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Wabup Agam dan 350 ASN Jalani Vaksinasi Dosis Kedua

Senin, 2 Agustus 2021 | 23:41 WIB

Sumbar Menuju Nagari Tageh Bidang Hukum

Senin, 2 Agustus 2021 | 23:35 WIB

Keluarga Berperan Antisipasi Penyebaran Covid-19

Senin, 2 Agustus 2021 | 21:17 WIB
X