Wacana Daerah Istimewa Minangkabau Kembali Berdengung

Administrator
- Selasa, 19 Maret 2019 | 11:47 WIB

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Wacana menjadikan Sumbar sebagai provinsi istimewa dengan nama Daerah Istimewa Miangkabau (DIM) kembali kencang didengungkan. Wacana DIM dipandang sejalan dengan pasal 18 B ayat 1 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa negara wajib mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa.

“Pembentukan DIM merupakan amanat UUD 1945. Sudah seharusnya masyarakat Minang di mana pun berada mendukung terbentuknya DIM. Mereka yang beristrikan gadis minang (sumando) dan suku bangsa lainnya dan telah beranak pinak di Minangkabau pun juga begitu,” ujar Anggota DPD RI, Leonardy Harmainy Datuak Bandaro Basa, usai menghadiri pertemuan dengan Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sabtu (16/3).

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa dalam pasal 1 itu berbunyi Negara Indonesia Adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik. Padahal, pada masa revolusi, saat hampir seluruh provinsi bergabung dengan Republik Indonesia Serikat (RIS), hanya ada tiga provinsi yang bertahan. Ketiganya adalah Aceh, Yogyakarta, dan Sumatera Barat. Dua provinsi awal telah menjadi daerah istimewa, tapi belum untuk Sumbar.

“Pertanyaannya, mengapa hanya Sumbar yang belum berstatus istimewa? Saya kira ini bisa menjadi salah satu pertimbangan kita untuk memperjuangkan status istimewa untuk ranah Minang,” katanya.

Leonardy menjelaskan, seharusnya pemerintah daerah mengajukan surat guna mendesak pemerintah pusat untuk memberlakukan DIM. Begitu pula dengan MUI, LKAAM, MTKAAM, Muhammadiyah, NU, Tarbiyah-PERTI, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

“Sebenarnya momen jelang pemilu ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung perjuangan DIM. Tawarkan saja kepada capres yang bersedia memperjuangkan DIM dan mau menjalankan amanat undang-undang tersebut setelah terpilih nantinya,” tutur Leonardy.

Namun begitu, ia juga mengakui, perjuangan ini dapat dikatakan agak terlambat. Bisa jadi hal itu disebabkan karena belum satu suara dalam memperjuangkannya, atau karena perjuangan yang ada selama ini masih bersifat parsial sehingga terkesan ekslusif.

“Kini saatnya merapatkan barisan. Masyarakat di 19 kabupaten/kota mesti satu suara,” katanya.

Di sinilah peran dari BP2DIM sangat diperlukan. Belum lagi dengan adanya Focus Grup Discussion (FGD) yang difasilitasi oleh Pemko Padang pada 20 Februari lalu, lurah beserta jajaran harusnya tidak ragu lagi dalam memberikan kontribusi nyata.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Pemko Pariaman Lakukan Pengamanan Aset Daerah

Sabtu, 21 Mei 2022 | 21:48 WIB

Volume Sampah Kota Pariaman Alami Peningkatan

Sabtu, 21 Mei 2022 | 18:17 WIB
X