Koalisi Masyarakat Sumbar Tolak Revisi UU KPK

Administrator
- Selasa, 17 September 2019 | 16:31 WIB

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Koalisi Masyarakat Sumbar menggelar aksi "Tolak Revisi UU KPK," bertempat di Lapangan Convention Hall Unand Limau Manis, Selasa (17/9). Aksi tersebut diikuti oleh guru besar, akademisi, mahasiswa Unand dan masyarakat Sumbar. 

 
Fatma Sri Wahyuni, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas menyampaikan beberapa poin maklumat bertajuk penyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Koalisi masyarakat Sumbar, memperhatikan langkah-langkah presiden dan DPR yang berdampak pada pelemahan upaya pemberantasan korupsi dan menghilangkan independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ucap Fatma.
 
Dalam orasinya, Fatma juga mengatakan koalisi masyarakat Sumbar memperhatikan keputusan bersama antara presiden dan DPR yang mengabaikan aspirasi publik untuk memilih pimpinan KPK yang berintegritas.
 
Selanjutnya kata dia, tindakan presiden dan DPR dinilai memaksa revisi UU KPK meskipun seharusnya masuk terlebih dahulu dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahunan sebagaimana pasal 45 UU nomor 12 Tahun 2011.
 
"Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya penyelamatan KPK, Koalisi masyarakat Sumbar mendesak Presiden dan DPR untuk menolak pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 yang dinilai memiliki cacat integritas. Kemudian menolak revisi UU KPK yang berakibat pada pelemahan KPK, dan mendukung independensi KPK," kata dia.
 
Sementara itu, Ketua Senat Mahasiswa Unand Werry Darta Taifur mengatakan revisi UU KPK tidak sesuai prosedur.
 
"Intinya proses revisi UU saat ini tidak sesuai prosedur, tau-tau secara mendadak keluar. Kalau prosesnya cacat, hasilnya cacat. Oleh karenanya kita menolak untuk direvisi," tegas Werry.
 
Ia juga mengatakan undang-undang KPK belum perlu direvisi.
 
"Tuntutan kita hari ini, pertama Kita mengajak semua komponen yang ada di Sumbar untuk menolak revisi undang-undang. Kedua, kita memahami saat ini diadakan pemilihan KPK. Kita berharap yang terpilih yang memiliki integritas tinggi dan belum pernah cacat integritas. Ketiga, suatu pembahasan yang akan menyangkut nama bangsa, kesejahteraan bangsa kalau dibahas dalam waktu dengan kehadiran yang tidak cukup atau situasi yang mendesak diperkirakan hasilnya tidak akan baik," jelas Werry.

Di tempat yang sama, Dosen Hukum Bunghatta dan Aktivis Anti Korupsi, Miko Kamal mengatakan ketidaksetujuan masyatakat dalam revisi UU KPK harus didengar oleh pemerintah.

"Banyak sekali masyarakat yang tidak setuju revisi UU KPK, yanga mana diterjemahkan oleh masyarakat sebagai upaya kongkrit pelemahan KPK," jelas Miko.
 
Menurutnya,KPK sebagai lembaga penegak hukum yang dicintai masyarakat ak dibunuh eksistensinya dengan adanya revisi UU KPK.
 
"Hari ini dengan hadirnya beberapa tokoh, membuktikan bahwa hasil survey selama ini lembaga penegak hukum yang paling dicintai masyarakat adalah KPK. Maka rakyat tidak mau, KPK dibunuh eksistensinya. Presiden harus berani menolak /tidak menandatangani keputusan pimpinan yg sudah dipilih oleh DPR itu. Kedua revisi UU tidak dilanjutkan. Presiden jg memberikan sinyal kepada anggota DPR untuk tidak melakukan paripurna sekarang. Mengapa hal-hal yang tidak seharusnya direvisi, malah direvisi padahal bnyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah," sambung Miko.

Diungkapkan nya, Koalisi masyarakat Sumbar sangat menyesalkan presiden Jokowi dan anggota dewan yang diberi mandat oleh rakyat menjadikan hal-hal yang justru kontraproduktif.

"Rakyat punya hak untuk menyatakan pendapatnya bahwa KPK itu dibunuh eksistensinya," tutupnya. (h/mg-yes)

Editor: Administrator

Terkini

Sekda Agam Buka Jambore Anak Disabilitas

Minggu, 5 Desember 2021 | 11:15 WIB

Gunung Semeru Meletus, Gubernur Sumbar Kirimkan Doa

Minggu, 5 Desember 2021 | 06:15 WIB

Kota Sawahlunto Dapat Dua Penghargaan dari JKPI

Sabtu, 4 Desember 2021 | 19:11 WIB

Wakapolda Tinjau Sumdarsin di Polda Sumbar

Sabtu, 4 Desember 2021 | 18:43 WIB
X