AJI Padang: Pemda dan Perusahaan Media harus Perhatikan Keamanan Liputan Jurnalis

- Minggu, 29 Maret 2020 | 14:41 WIB

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia makin masif. Sampai Minggu (29/3/2020), di Sumatra Barat saja, 8 orang dinyatakan positif dan 1 diantaranya meninggal dunia. Sementara, 17 orang masih menunggu hasil pemeriksaan. Di luar itu, 28 orang merupakan pasien dalam pengawasan (PDP) dan 1.552 masuk kategori orang dalam pemantauan (ODP).

World Health Organization (WHO) telah mengingatkan agar setiap orang menghindari kerumunan dan menjaga jarak aman. Hal tersebut untuk meredam penularan virus yang menyebar sangat cepat. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan sekolah, bekerja dan beribadah di rumah untuk lebih menjamin keamanan masyarakat.

Selain menetapkan penyebaran virus Covid -19 sebagai bencana nasional non alam, pemerintah pusat hingga  ke daerah sudah melarang dan menutup fasilitas publik yang memancing kerumunan karena dinilai sangat rentan penyebaran virus corona (Covid-19). Jurnalis yang menjadi garda terdepan informasi untuk masyarakat tak terhindarkan hingga saat ini masih harus bekerja di lapangan. 

Hal itu karena masih belum tersedianya informasi relatif lengkap yang bisa didapatkan tanpa harus turun ke lapangan dari penyelenggara negara, terutama terkait penanganan Covid-19. Kondisi ini, membuat jurnalis menjadi salah satu kelompok profesi yang rentan terpapar virus corona.

Aliansi Jurnalis Independen bersama Jurnalis Krisis dan Bencana serta Komite Keselamatan Jurnalis telah mengeluarkan "Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan Covid-19". Meski demikian, beberapa poin protokol yang lebih menjamin keselamatan dan kesehatan para jurnalis ini sulit dilaksanakan di lapangan, karena menghadapi berbagai kendala saat jurnalis mendapatkan informasi.

Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para jurnalis termasuk kelompok masyarakat lain yang berhubungan dengan jurnalis saat bertugas di lapangan, AJI Padang meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta Satgas masing-masing di Sumatra Barat untuk membenahi pemberian informasi kepada jurnalis dan publik serta lebih menjamin keamanan liputan para jurnalis.

"Caranya bisa dengan secara realtime mengupdate informasi dan berbagai penanganan covid-19 di situs resmi Satgas, menyampaikan informasi lebih lengkap tentang latar belakang pasien positif terutama lokasi ia terpapar dan perjalanannya setelah terpapar (tracking) karena akan membantu masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mengambil tindakan sesuai protokol jika pernah perhubungan dengan pasien."

"Lalu, menyediakan juru bicara yang bersedia dikontak oleh jurnalis, menyelenggarakan jumpa pers secara online yang memungkinkan jurnalis untuk bertanya, sehingga jurnalis peliput tidak lagi harus berkumpul di satu tempat yang lebih rentan pada penularan virus. Jumpa pers dapat dilaksanakan dengan cara siaran langsung melalui platform media sosial atau aplikasi komunikasi dengan disertai waktu untuk tanya jawab melalui kolom komentar atau teknologi suara lainnya," sebut Ketua AJI Padang, Andika Destika Khagen dalam siaran persnya.

Dia juga mendesak perusahaan media untuk menjamin kesehatan dan keselamatan para jurnalis dan pekerja media, baik yang bekerja di lapangan maupun di kantor sesuai protokol keselamatan liputan Covid-19, antara lain dengan menyediakan alat pelindung diri (APD). Apabila memungkinkan, meminta perusahaan media menerapkan sistem kerja dari rumah, agar lebih menjamin keselamatan jurnalis.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Pemkab Pasbar Dukung Pembangunan Rumah Bersubsidi

Sabtu, 25 September 2021 | 18:40 WIB

Ratusan Ibu-ibu di Solok Dapat Bantuan Hortikultura

Sabtu, 25 September 2021 | 17:55 WIB

Sumbar Siapkan Dana Pendamping untuk Dua TPA

Sabtu, 25 September 2021 | 14:33 WIB

Buruan, Pendaftaran Calon Uda Uni Solsel Sudah Buka

Jumat, 24 September 2021 | 19:12 WIB
X