Begini Ancaman Tegas Kajari Dharmasraya Terkait Penyelewengan Dana Penanganan Covid-19

- Kamis, 9 April 2020 | 13:36 WIB

DHARMASRAYA, HARIANHALUAN.COM - Kejaksaan Negeri Dharmasraya tidak akan memberi kelonggaran bagi oknum pelaku apabila terbukti melakukan penyimpangan dana penanganan COVID 19.

"Saya akan memberi hukuman maksimal bagi oknum pelaku dan saya tidak main-main terkait kasus ini nantinya," kata Kepala Kejari Dharmasraya, Haris, melalui Kasi Intelejen, Wiliyamson, Kamis (09/04), saat menanggapi pergeseran anggaran pemerintah untuk penanggulangan dan penanganan COVID-19.

Ia menegaskan akan mengawal proses pengadaan APD dan penyaluran bantuan jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi bagi masyarakat agar tepat sasaran dan sesuai peruntukannya, namun katanya, aparatur pemerintah tidak perlu takut dalam menyalurkan bantuan dan yang penting adalah sesuai aturan yang ada.

Ditambahkannya, ia berserta jajarannya siap secara bersama melakukan pengawalan penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak akibat wabah COVID-19 ini.

Ditempat terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dharmasraya, Adlisman, mengatakan, pemerintah hingga saat ini masih menghitung kelompok sasaran penerima bantuan jaringan pengamanan sosial ekonomi yang akan disalurkan.

Berapa jumlah anggaran untuk bantuan sosial ekonomi ini, katanya, belum diputuskan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih saat penyaluran nanti, karena diketahui banyak program pemerintah yang sudah terlaksana dalam membantu masyarakat kurang mampu selama ini.

Sementara, ulasnya, pemerintah setempat telah mengusulkan anggaran kurang lebih Rp25 miliar untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis dalam rangka percepatan penanggulangan dampak COVID-19.

"Pengusualan Rp25 miliar untuk bidang kesehatan dan kegiatan lainnya pada OPD yang secara langsung terlibat dalam penanganan dampak COVID-19, ini baru sementara," tukuknya.

Ia berharap aparatur sipil negara yang terlibat dalam kegiatan percepatan penanggulangan dan penanganan dampak COVID-19 agar tidak ada malakukan penyimpangan dan niat untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Pemkab Pasbar Dukung Pembangunan Rumah Bersubsidi

Sabtu, 25 September 2021 | 18:40 WIB

Ratusan Ibu-ibu di Solok Dapat Bantuan Hortikultura

Sabtu, 25 September 2021 | 17:55 WIB

Sumbar Siapkan Dana Pendamping untuk Dua TPA

Sabtu, 25 September 2021 | 14:33 WIB

Buruan, Pendaftaran Calon Uda Uni Solsel Sudah Buka

Jumat, 24 September 2021 | 19:12 WIB
X