Kadis PMD Sumbar Desak DPRD Agam Lahirkan Perda Tentang Nagari Adat

Administrator
- Rabu, 24 Juni 2020 | 15:03 WIB

HARIANHALUAN.COM - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbar, Syafrizal mengatakan bahwa Nagari Adat merupakan percontohan menuju Pemerintahan Nagari Adat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 97.

Sehingga Pemprov Sumbar bisa melahirkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Perda Nomor 7 ini juga telah disosialisasikan ke seluruh Kabupaten dan Kota di Sumbar.

Sekaitan dengan itu, kata Syafrizal, maka Pemprov Sumbar melalui DPMD juga membentuk 2 (dua) Nagari Adat sebagai Pilot Projeck, yaitu Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam dan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

"Dimana kedua Nagari ini telah dilakukan pembinaan selama dua tahun, yaitu dari tahun 2019-2019, dengan memberikan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Orientasi Penguatan Lembaga Adat, Focus Group Discusion (FGD)  dan Capacity Building (Study Banding)," kata Mantan Penjabat Bupati Dharmasraya itu, dikutip dari website DPMD Sumbar, Rabu (24/6/2020).

Syafrizal menjelaskan, kedua Nagari ini merupakan sebagai cikal bakal untuk dijadikan sebagai bentuk pelaksanaan Pemerintahan Nagari Adat (Pemerintahan Nagari yang sebenarnya seperti sebelum berlakunya UU No 5 Tahun1979 yang lalu) di Sumbar. (*/Hms-Sumbar)

Editor: Administrator

Terkini

TP-PKK Agam Studi Komparatif ke Jambi

Selasa, 7 Desember 2021 | 20:56 WIB

Ketua PKK Kota Pariaman Serahkan Insentif Dasawisma

Selasa, 7 Desember 2021 | 17:45 WIB

Bupati Agam: LGBT Ancaman Bagi Generasi Harapan Bangsa

Selasa, 7 Desember 2021 | 15:02 WIB
X