Syafrizal: Nagari yang Tidak Bayarkan BLT, Dana Desanya Ditahan

- Minggu, 23 Agustus 2020 | 18:04 WIB

HARIANHALUAN.COM – Kepala Dinas Pemberdayaan Desa (DPMD) Sumbar, Syafrizal menegaskan kembali kepada pemerintah nagari untuk wajib membayarkan BLT Dana Desa, baik Fase 1 (April, Mei dan Juni) maupun Fase 2 (Juli, Agustus dan September). Pembayaran BLT ini acuannya adalah Permendes No. 7/2020 dan PMK No. 50/2020.

“Pembayaran BLT Dana Desa bersifat wajib. Bila ada nagari yang enggan membayarkan BLT maka berakibat tidak dibayarkan Dana Desa pada tahapan berikutnya,” kata Syafrizal Ucok, kemarin.

Untuk membayarkan BLT Dana Desa, kata Syafrizal, nagari dapat menghentikan kelanjutan kegiatan fisik. Sebagai gantinya, gunakan Dana Desa untuk penguatan Bumnag dan kegiatan penanganan Covid-19 seperti pembelian disinfektan, hand sanitizer dan masker.

Sementara itu, Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar HM. Nurnas mendorong Nagari Tanjuang Haro Sikabu Kabu Padang Panjang, Kabupaten Limapuluh Kota untuk tetap menjaga prestasi keterbukaan informasi, terutama dalam pengelolaan BLT Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan kegiatan pemerintahan.

“Menjaga predikat juara Keterbukaan Informasi itu lebih sulit daripada meraihnya. Sebab keterbukaan dapat menghindarkan kita dari pelanggaran,” kata Nurnas. (*/Hms-Sumbar)

Editor: Administrator

Terkini

Tiga Nama Mencuat Jabat Sekdakab Solok Selatan

Rabu, 4 Agustus 2021 | 23:29 WIB
X