DPRD Sumbar Rapat Paripurna dengan Gubernur Irwan Prayitno, Bahas Hal Penting

- Selasa, 25 Agustus 2020 | 18:10 WIB

HARIANHALUAN.COM - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (RKUPA) plafon prioritas anggaran sementara terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (25/8/2020).

Penyampaian nota pengantar RKUPA PPAS APBD tahun 2020 tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian nota pengantar RKUPA PPAS APBD tahun 2021. Irwan Prayitno menyampaikan, perubahan kebijakan umum anggaran tahun 2020 masih dititikfokuskan kepada refocussing anggaran untuk penanganan dampak Covid-19. 

Sesuai dengan ketentuan, maka kondisi darurat kesehatan pandemi Covid-19 yang terjadi masih berlangsung menjadi alasan atau dasar dilakukannya perubahan kebijakan tersebut. Sementara, untuk RKUA PPAS APBD tahun 2021, kebijakan umum anggaran masih akan ditumpukan kepada penaganan Covid-19, baik untuk sektor kesehatan, terutama untuk pemulihan dampak ekonomi serta penguatan jaring pengaman sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Supardi yang memimpin rapat paripurna itu mengingatkan bahwa perubahan kebijakan anggaran yang akan dilakukan harus benar-benar mengakomodir kebutuhan dalam penanganan dampak Covid-19. Refocussing anggaran yang dilakukan untuk penanganan Covid-19 harus tertampung ke dalam RKUPA PPAS.

"Selain itu, beberapa hal yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana efektivitas dan efisiensi, berapa anggaran terpakai, sisa anggaran dan alokasi untuk sektor prioritas yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial serta stimulus untuk UMKM," kata Supardi.

Supardi mengingatkan, dari tiga sektor prioritas dalam penanganan pandemi Covid, DPRD melihat bahwa penanganan dampak ekonomi khususnya bagi UMKM dan koperasi belum banyak tersentuh. Oleh sebab itu, pada perubahan APBD 2020 nanti diperlukan alokasi anggaran yang mencukupi untuk recovery sektor ekonomi.

"Program recovery yang akan dimasukkan ke dalam perubahan APBD hendaknya dikaji secara mendalam dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Baik terhadap bentuk program, mekanisme pelaksanaan serta pertanggung jawabannya," ujarnya.

Agar memiliki daya dorong yang kuat, kata dia, program recovery harus memiliki sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Jangan berjalan sendiri-sendiri sehingga dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih.

Supardi menyatakan, DPRD menyadari keuangan daerah pada tahun ini mengalami kontraksi yang sangat dalam. Di samping karena refocussing untuk penanganan Covid-19, ada kewajiban untuk menutup devisit sebesar Rp111 miliar. Untuk itu DPRD dan pemerintah daerah harus mampu melihat secara tajam setiap program kegiatan.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Wabup Agam dan 350 ASN Jalani Vaksinasi Dosis Kedua

Senin, 2 Agustus 2021 | 23:41 WIB

Sumbar Menuju Nagari Tageh Bidang Hukum

Senin, 2 Agustus 2021 | 23:35 WIB

Keluarga Berperan Antisipasi Penyebaran Covid-19

Senin, 2 Agustus 2021 | 21:17 WIB
X