Wartawan Dharmasraya Curigai Legislator Sengaja Tutup Akses Informasi Publik

- Selasa, 15 September 2020 | 15:09 WIB

DHARMASRAYA, HARIANHALUAN.COM - Sejumlah pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, mencurigai para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, telah melakukan unsur kesengajaan untuk menutupi akses informasi bagi publik. 

"Unsur itu terbukti dengan dihilangkannya anggaran pembiayaan publikasi media massa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P), " ungkap Sekretaris PWI setempat, Yahya, di Dharmasraya, Selasa (15/09). 

Menurutnya, perbuatan itu dapat diduga telah menabrak regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, yang mana badan publik wajib membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. 

"Sementara, jika mata anggaran tersebut dihilangkan maka hampir dipastikan layanan penyediaan informasi yang terbuka, luas dan profesional tidak akan terlaksana baik, sementara lembaga itu termasuk kategori badan publik yang memiliki kewajiban untuk mengumumkan kegiatannya sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara, " tegasnya. 

Senada dengan Yahya, salah seorang pengurus lainnya, Roni Aprianto, menegaskan, sikap yang ditunjukkan oleh para legislator tersebut, mencerminkan adanya keengganan mereka untuk bersifat terbuka terkait pengggunaan keuangan negara. 

"Cara berpikir yang dangkal tentang media massa diduga menjadi pemicu, mereka mungkin menganggap dana itu adalah sekadar hak wartawan, padahal faktanya adalah dana tersebut merupakan nilai kerjasama kemitraan dengan media massa sebagai penyedia jasa untuk mempublikasikan seluruh kegiatan mereka yang notabene menggunakan uang negara, " ulasnya. 

Salah seorang wartawan lainnya, Guspira Ardillah, mengaku sangat menyesalkan langkah DPRD Dharmasraya tersebut, menurutnya dengan diputusnya kerjasama media oleh lembaga itu patut diduga adanya ketakutan dari pihak DPRD untuk dipublikasikan oleh insan pers.

"Mungkin mereka lupa kalau itu adalah uang negara yang penggunaannya diatur oleh regulasi, bisa dikatakan memberangus kehadiran media massa adalah upaya menghalangi hak publik untuk mengetahui segala kegiatan yang dilakukan, " sesalnya. 

Lebih jauh ia menduga, usai dilakukannya pemutusan kontrak kerja sama media dengan DPRD Dharmasraya sejak 1 Juli 2020, dimana anggaran sekertariat dewan (Sekwan) direfocusing besar-besaran mengikuti petunjuk pemerintah pusat pihak DPRD tak mempublikasikan kegiatan yang dilakukan di luar daerah.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Baznas Agam Targetkan Zakat Rp11 Miliar Tahun 2022

Kamis, 21 Oktober 2021 | 08:16 WIB

Kapolda Sumbar Tinjau Vaksinasi Massal di Pasaman

Rabu, 20 Oktober 2021 | 20:50 WIB

Anak Usia 7-13 Tahun Berisiko Tinggi Stunting

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:12 WIB

Batu Kambiang Agam Vaksinasi 370 Warganya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:33 WIB

108 Hektare Lahan Sumbar tak Ada Kejelasan Hukum

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:45 WIB

Terpopuler

X