Dana Kemitraan Media Dihapus, Anggota Dewan Dharmasraya hanya

- Kamis, 17 September 2020 | 15:16 WIB

HARIANHALUAN.COM - Misteri penyebab dihilangkannya anggaran kemitraan antara pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya akhirnya dijawab oleh Komisi I lembaga tersebut, Kamis (17/9/2020).

"Pada saat pembahasan anggaran perubahan dengan pihak sekretariat dewan dan pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diselenggarakan di Muaro Bungo Provinsi Jambi, mata anggaran dimaksud memang tidak pernah dimunculkan oleh bidang hukum dan persidangan DPRD setempat," kata Ketua Komisi I lembaga legislatif tersebut, Purwanto saat dihubungi wartawan melalui telepon selulernya.

Dia menduga, anggaran tersebut ikut terhapus karena diposkan pada kegiatan perjalanan dinas yang merupakan salah satu item yang menjadi objek tindakan refocusing anggaran Covid-19, beberapa waktu lalu. Terkait upaya lanjut yang bisa dilakukan pihaknya, ia mengaku sesuai regulasi yang ada jika dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) sudah disahkan melalui paripurna dewan, maka kewenangan merubah atau merevisi sudah tidak ada lagi.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga mengaku tidak bisa membahas sendiri setiap kegiatan dan membutuhkan saran dan masukan dari pihak lain disamping tingkat profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bagian Sekretariat Dewan. "Tapi, kami sarankan agar kembali dimasukkan pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 untuk dibahas," ujarnya.

Terpisah, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Dharmasraya, Andri Saputra mengaku cukup menyesalkan kejadian tersebut dan meminta pihak-pihak terkait agar proaktif dan jelimet ketika melakukan pembahasan dan rapat-rapat kedewanan bersama mitra kerja. "Sebagai penyambung informasi peranan media massa dan pelaku jurnalistik sangat strategis dalam pembangunan daerah, oleh sebab itu saya tidak sepakat jika anggaran kemitraan tersebut dihapus begitu saja," tegasnya.

Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi catatan bagi semua penyelenggara negara karena sesuai tugas dan fungsinya, media massa tidak akan terlepas dari setiap tahapan pembangunan dalam mengawasi dan memberikan ide-ide yang solutif kepada narasumbernya sehingga memunculkan gagasan kebijakan dalam upaya meningkatkan masyarakat.

"Karena insan pers adalah pilar keempat demokrasi yang keberadaannya diatur dengan undang-undang, termasuk dalam haknya turut memanfaatkan anggaran keuangan negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya seperti pemerintah eksekutif, legislatif dan yudikatif," tegasnya. (*)

Editor: Administrator

Terkini

Rusunawa Painan Belum Mampu Tampung Pasien Covid-19 

Selasa, 3 Agustus 2021 | 23:47 WIB

Besok, Ada Potensi Gelombang 4 M di Wilayah Ini

Selasa, 3 Agustus 2021 | 19:50 WIB

Pemprov Sumbar Bantu Lab Unand Mesin Real Time PCR

Selasa, 3 Agustus 2021 | 13:43 WIB

Wabup Agam dan 350 ASN Jalani Vaksinasi Dosis Kedua

Senin, 2 Agustus 2021 | 23:41 WIB

Sumbar Menuju Nagari Tageh Bidang Hukum

Senin, 2 Agustus 2021 | 23:35 WIB

Keluarga Berperan Antisipasi Penyebaran Covid-19

Senin, 2 Agustus 2021 | 21:17 WIB
X