Ini Alasan Penolakan Kenaikan UMP oleh Pemprov Sumbar 

Administrator
- Selasa, 10 November 2020 | 18:11 WIB

PADANG, HARIANHALUAN.COM-- Usai mediasi dengan perwakilan unjuk rasa dari Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Pemprov Sumatera Barat sampaikan  pertimbangan kenapa Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak bisa dinaikkan.

"Ini sudah ditetapkan oleh Gubernur tertanggal 31 Oktober 2020 dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2021 dengan jumlah UMP Rp2.484.041 dan jumlahnya sama dengan tahun 2020," Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Nazwir, Selasa (10/11/2020).

Ditambahkannya, hal ini juga merupakan amanah dari kementrian terkait, kemudian dilanjutkan oleh ketetapan Gubernur Sumbar yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 562-600-2020 tentang UMP Sumbar tahun 2021. 

"Tadi sudah kita jelaskan, bahwa terhadap tuntutan dari peserta demo akan dilakukan kajian-kajian," ungkap Nazwir ketika wartawan menanyakan ketegasan UMP tidak bisa dinaikkan.

Kemudian Nazwir juga menyampaikan alasan UMP tidak bisa dinaikkan, diantaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indikator lainnya. Kemudian indikator tersebut juga telah dituangkan dalam ketetapan Gubernur Sumbar.

"Itulah indikator yang menjadi alasan kenapa UMP tidak dinaikkan yang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Inflasi," tandasnya.

Sementara, terkait tanggapan Pemprov Sumbar yang menolak kenaikan UMP. Kemudian pihaknya akan terus menyuarakan dalam bentuk aksi dan sejumlah audiensi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua I DPW FSPMI Sumbar, Bidang Organisasi,  Eka Nofrianto.

"Kita dari buruh FSPMI meminta tetap dinaikkan dan kemungkinan akan kembali digelar sejumlah aksi kedepannya," terangnya.

Kemudian yang menjadi dasar permintaan kenaikan UMP menurut Eka, bahwasanya dasar UNP itu sendiri adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan persentasenya sesuai dengan harga pasaran. Kemudian dipastikan, untuk harga bahan kebutuhan dipasaran akan terus mengalami peningkatan.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

X