DPRD Sumbar Siap Anggarkan Kelanjutan Pembangunan Monas PDRI

- Minggu, 22 November 2020 | 13:31 WIB

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar siap membantu penganggaran kelanjutan pembangunan Monumen Nasional (Monas) Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota.

Sehingga nantinya monas kebanggaan masyarakat Limapuluh Kota itu bisa menjadi wadah untuk pelatihan bela negara.

"Ada anggaran untuk masalah itu (kelanjutan monas PDRI), kalau gak diusulkan (ke DPRD) ya tida ada anggaran dong. Anggaran itu kan bersama-sama, tidak hanya tugas DPRD tapi juga tugas Pemprov," kata Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat ditemui awak media beberapa waktu lalu.

Supardi menyarankan agar Pemprov Sumbar mengusulkan anggaran kelanjutan monas PDRI kepada DPRD. Pasalnya kata di, DPRD selalu memperhatikan hal-hal yang bersifat urgent, jikapun nanti Bapemperda-nya sudah ditetapkan namun masih ditambah.

"Sebetulnya tidak ada masalah, kan hal biasa juga. Ada perda yang masuk ke DPRD kita tolak, banyak itu. Kalau pun tidak ada anggaran nanti, kita cari bersama-sama anggarannya," tegas Supardi.

PDRI Diharapkan Berlanjut

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno meninjau pengerjaan proyek pembangunan Monas PDRI di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (6/10/2020). Ia berharap gedung bernilai sejarah itu kembali mendapatkan kucuran dana kelanjutan pembangunannya tahun 2021.

 "Kita berharap Monumen PDRI ini kembali mendapatkan anggaran pada tahun 2021. Kita sangat bersyukur mendapatkannya karena monumen ini sangat penting untuk mengingatkan kita tentang sejarah mempertahankan kemerdekaan pada agresi belanda tahun 1948 dan penyelamatan keutuhan NKRI sejak tahun 1948 hingga sekarang," ungkap Gubernur Irwan Prayitno ketika meninjau gedung museum didampingi Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi dan unsur Forkopimda Provinsi Sumbar serta Forkopimda Limapuluh Kota.

Menurut Gubernur, pembangunan monumen PDRI ini merupakan pekerjaan besar yang didukung pemerintah pusat. Untuk menentukan lokasi pembangunannya saja, sempat memakan waktu hingga tiga tahun lebih dengan rapat berkali-kali melibatkan lima kementerian yang antara lain Menkopolhukam, Kemenhan, Kemendikbud, Kemensos dan Kementerian PUPR. 

"Pembangunan monumen ini adalah pekerjaan besar yang didukung pemerintah pusat. Lokasi pembangunan diputuskan di Koto Tinggi setelah melewati waktu panjang dengan berkali-kali rapat. Ini patut kita syukuri, sebab basis PDRI tidak hanya di Koto Tinggi, namun juga di Bukittinggi, Solok Selatan dan daerah lainnya, namun pembangunan monumennya diputuskan di Koto Tinggi," tutur Gubernur. 

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Wabup Padang Pariaman Buka Rakor Gabungan GOW dan OPD

Senin, 25 Oktober 2021 | 22:50 WIB

Dua Pasien Covid-19 Agam Dilaporkan Sembuh

Senin, 25 Oktober 2021 | 19:10 WIB

Fadil dan Putri Jadi Uda-Uni Kota Padang Panjang 2021

Senin, 25 Oktober 2021 | 18:10 WIB

Nagari Campago Padang Pariaman Cairkan BLT DD Besok

Senin, 25 Oktober 2021 | 16:24 WIB

Ir. Jetson, MT Dilantik jadi Pj Sekda Agam

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:42 WIB

Manajemen PLN UIW Sumbar Kunjungi PLTM Salido Kecil

Senin, 25 Oktober 2021 | 09:07 WIB

Bupati Sutan Riska Disambut Hangat di Sumatera Selatan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 23:09 WIB
X