Gelar Pernikahan di Masa Pandemi, Polisi Belum Tetapkan Sanksi Terhadap Kalaksa Limapuluh Kota

- Minggu, 22 November 2020 | 18:03 WIB

LIMAPULUH KOTA, HARIANHALUAN.COM-- Walau telah menjalani pemeriksaan, Jajaran Polres Limapuluh Kota belum menetapkan sanksi kepada Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD setempat. Pemeriksaan yang dilakukan adalah dampak dari pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.

"Sanksi yang bisa diberikan kepada Kalaksa BPBD tersebut tindakan hukum jika memenuhi unsur pidana. Sedangkan sanksi Administrasi akan kami serahkan kepada pemerintah daerah setempat," tutur Kapolres Limapuluh Kota, AKBP Trisno Eko, Sabtu (22/11/2020).

Namun untuk sanksi yang akan diberikan, kata dia, belum bisa diberikan kepada yang bersangkutan, karena dalam masa pemeriksaan oleh penyidik. Jika dalam pemeriksaan terbukti melanggar, baru diberikan sanksi sesuai dengan aturan.

"Dalam pemeriksaan pertama telah dilakukan secara tentatif serta sesuai keadaan fisik dan stamina yang bersangkutan dan sesuai bahan-bahan yang kami perlukan," terangnya.

Sebelum digelarnya resepsi, kata dia, jauh-jauh hari yang bersangkutan sudah diingatkan untuk tidak melangsungkan pesta. Namun peringatan itu tidak diindahkan dan tetap dilanjutkan.

"Tentu tindakan yang dilakukan Kalaksa BPBD tersebut yang merupakan ASN sangat disayangkan. Padahal jauh sebelumnya sudah diingatkan," terangnya.

Sementara diketahui, pembubaran pesta pernikahan itu dilalukan setelah pihak kepolisian setempat menerima informasi adanya pesrta pernikahan dimasa pandemi Covid-19 yang masih menggerogoti Negeri.

Kemudian pembubaran dilakukan pada pukul 10.30 WIB dengan sebanyak 2000 undangan, sedangkan sebagai pelaksana kelengkapan acara pernikahan yaitu Wedding organizer LUZIE dengan penanggung jawab, Refan yang beralamat di Kota Padang. (*)

Editor: Administrator

Terkini

Puluhan Kendaraan Terjaring Razia Gabungan Dishub Sumbar

Jumat, 17 September 2021 | 12:52 WIB

Kasus Harian Covid-19 di Agam Terus Melandai

Kamis, 16 September 2021 | 22:17 WIB
X