Walhi Sumbar & LBH Padang Desak Pemda Selesaikan Polemik Masyarakat Solok Selatan

- Rabu, 16 Juni 2021 | 21:44 WIB

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Masyarakat Bidar Alam dan RPC didampingi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat (Sumbar) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang melakukan hearing ke ATR/ BPN, Selasa (15/6) terkait permasalahan penggunaan tanah untuk perkebunan kelapa sawit dengan PT. RAB. Hearing dilakukan dengan Kabid Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil terkait persoalan masyarakat di nagari Bidar Alam dan RPC Kabupaten Solok Selatan yang sudah lebih 15 tahun berlalu, sebab masyarakat tidak dapat mensertifikatkan tanahnya.

Staf Advokasi LBH Padang Diki Rifiqi mengatakan hasil hearing didapatkan data bahwa dari segi alas hak, perusahan tidak mempunya alas hak di nagari Bidar Alam, karena tidak mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) dan lain halnya. Namun masyarakat tidak dapat membuat sertifikat karena masih ada kendala terkait perjanjian terdahulu yang dianggap masih ada oleh PT. RAB.

Simak Terus Berita Sumbar Hari Ini di Harianhaluan.com

“Oleh sebab itu BPN tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut karena, menurut BPN permasalahan tersebut belum selesai,” ujarnya, Rabu (16/6/2021).

Ia mengatakan sebenarnya masyarakat sudah lama menolak perjanjian itu, namun baru beberapa waktu belakangan masyarakat ingin melakukan pembatalan dengan perusahaan PT. RAB itu sendiri atau melalui jalur hukum.

“Kita berharap perusahaan memiliki itikad baik dan bisa mengembalikan hak masyarakat,” katanya.

Simak Terus Berita Sumbar Terkini di Harianhaluan.com

Menurutnya, masyarakat tidak dapat menguasai lahan tersebut secara fisik, karena masih ada pohon sawit yang masih berada di lahan masyarakat yang dulu dijanjikan untuk dibagi keuntungan 40% dan 60%. Tapi perjanjian itu tidak ditepati oleh perusahaan, sehingga masyarakat tidak mendapatkan hasil sama sekali dari perjanian itu.

“Masyarakat ingin meminta Kembali tanahnya, sebab dalam perjanjian disebutkan jika tidak memenuhi perjanjian dalam 2 tahun, maka tanah harus dikembalikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Diki menyampaikan, BPN secara non masih mengatakan PT. RAB tidak memiliki alas hak. BPN mengatakan pendaftaran HGU oleh perusahaan pernah ada masuk ke BPN namun ditolak.

“BPN sendiri tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, karena permasalahan tersebut belum usai, sebab tanah tersebut masih dikuasai oleh PT. RAB,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Kota Sawahlunto Masuk Zona Merah Covid-19

Jumat, 30 Juli 2021 | 18:43 WIB

Riau Siap Bantu Kebutuhan Oksigen untuk Sumbar

Kamis, 29 Juli 2021 | 11:25 WIB
X