Aksi Pemalakan di Indarung Padang, Advokat: Kinerja Saber Pungli Perlu Dievaluasi

- Kamis, 15 Juli 2021 | 21:25 WIB
Aksi pemalakan di Kota Padang.
Aksi pemalakan di Kota Padang.

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Advokat, Vino Oktavia berpendapat munculnya aksi premanisme dan pungli ini merupakan kegagalan ditingkat implementasi. Pasalnya, pada tahun 2016 sudah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tentang Saber Pungli.

"Tapi Perpres itu hanya berjalan satu dan dua tahun saja. Sekarang terulang lagi (pungli), artinya ini bagian dari kegagalan dari implementasi, jika secara instrumen kita memang tidak kalah karena ada KUHP," kata Vino.

Baca Juga: Sumbar Duduki Posisi Ketiga dengan Laporan Pungli Terbanyak

Tak hanya KUHP, kata Vino, juga ada Tipikor yang terkait dengan aparat penyelenggara negara bahkan ada Saber Pungli. Dia menilai,  permasalahan yang terjadi saat ini adalah terkait implementasi.

"Artinya ketika aturan itu dibuat hanya diimplementasikan pada saat itu saja. Ada problem implementasi kebijakan karena tidak dijalankan secara integrasi tetapi hanya sektoral," ujar Vino.

Baca Juga: Izet, Pelaku Pemalakan di Indarung Padang Terancam Hukuman 9 Tahun Penjara

Bagi Vino, jika melihat preman bukan sebagai suatu subjek tetapi objek. Karena siapa pun bisa menjadi preman, namun selama ini diidentik oleh masyarakat di jalanan. Menurutnya, preman paling hebat ada diinstansi, hingga koperasi.

"Oleh karena itu saya kira kalau tidak diimplementasi oleh saber pungli kemudian ditunggu kebijakan daerah. Saya rasa akan hilang lagi. Akhirnya tidak ada kebijakan yang berkelanjutan," ujar Vino.

Maka dari itu, sambung Vino, jika berbicara preman harus dipahami sebagai tindakan bukan orangnya. Sebab preman bukan hanya bertato, dan di jalanan tetapi sekarang banyak instansi dan koperasi.

Halaman:

Editor: Miftahul Rizki

Terkini

Bupati Agam: Masjid Nurul Islam Jadi Cahaya Masyarakat

Kamis, 23 September 2021 | 14:12 WIB
X