Imbas PPKM Darurat, PHRI Ungkap Sejumlah Masalah yang Dialami Perhotelan

- Senin, 19 Juli 2021 | 17:09 WIB
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar, Maulana Yusran
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar, Maulana Yusran

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM - PPKM Darurat yang berlaku khsusunya di tiga wilayah Sumbar kian memukul sektor perhotelan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar, Maulana Yusran menjelaskan sejumlah kendala yang dialami, mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga gaji karyawan.

Pendapatan yang terus menurun tak seimbang dengan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan. Yusran menjelaskan terkait pembayaran PBB, banyak hotel yang kesulitan untuk mendapatkan tabungan di tengah kondisi pandemi yang berlangsung sekitar 1,5 tahun. Ditambah lagi saat ini penerapan PPKM Darurat yang semakin berdampak pada tingkat hunian hotel.

"Kami sudah kirimkan surat untuk meminta diberikan kompensasi penundaan PBB paling tidak sampai tahun 2022 sehingga membuat peluang perusahaan membuat tabungan," kata Yusran saat dihubungi, Senin (19/7/2021).

Dia meminta pengertian dari pemerintah bahwa penundaan ini karena perusahaan gagal, namun imbas dari pembatasan kegiatan masyarakat.

Permasalahan kedua, kata Yusran berkaitan dengan sektor perbankan. Secara nasional, PHRI sudah kirimkan surat ke sejumlah bank di Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan khusus terkait kewajiban hotel terhadap perbankan.

"PPKM Darurat membuat hotel tak bisa beroperasional seperti biasanya sehingga demand mereka hilang, strategi apapun tidak mungkin bisa dilakukan jika ada pembatasan. Perlu ada kebijakan khusus, kalau tidak nanti akan ada masalah antara perbankan dengan pelaku usahanya," ujarnya.

Kemudian, salah satu yang menggerus uang perusahaan cukup banyak yaitu tagihan listrik premium PLN. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar listrik premium ini tentunya berbeda dengan tagihan listrik biasa.

Masalahnya, kata Yusran, di samping minimnya pendapatan hotel, tagihan listrik premium juga tidak ada keringanan. Artinya, biaya harus tetap dibayarkan seperti biasa.

Terakhir, banyak karyawan hotel yang terpaksa harus diberhentikan karena rendahnya okupansi dan average room rate atau jumlah kamar yang terjual di bawah rata-rata. Dengan minimnya pemasukan, tentu akan berdampak pada karyawan.

Halaman:

Editor: Rahma Nurjana

Tags

Terkini

32 ASN Padang Panjang Terima Vaksin Booster

Kamis, 20 Januari 2022 | 21:13 WIB

1,9 Juta Pengaduan Masuk ke SP4N LAPOR

Kamis, 20 Januari 2022 | 19:15 WIB
X