Kejari Sijunjung Tetapkan Oknum Kepala Sekolah dan Bendahara SDN 24 Sebagai Tersangka Korupsi

- Kamis, 22 Juli 2021 | 17:26 WIB
Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Efendri Eka Saputra, S.H., M.H didampingi para Kasi Kejaksaan Negeri Sijunjung saat memberikan keterangan pers, Kamis (22/7) di Kejaksaan Negeri Sijunjung.
Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Efendri Eka Saputra, S.H., M.H didampingi para Kasi Kejaksaan Negeri Sijunjung saat memberikan keterangan pers, Kamis (22/7) di Kejaksaan Negeri Sijunjung.

SIJUNJUNG, HARIANHALUAN.COM-- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sijunjung menetapkan oknum Kepala Sekolah dan Bendahara SDN 24 Aie Angek Sijunjung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun anggaran 2018 hingga 2020.

Hal tersebut diungkapkan Kajari Sijunjung Efendri Eka Saputra, S.H., M.H kepada wartawan, Kamis (22/7) di Kantor Kejaksaan Negeri Sijunjung dengan didampingi para Kasi di Kejaksaan Negeri Sijunjung. Penetapan oknum Kepsek berinitial "LS" dan oknum bendahara berintial "MD" tersebut bertepatan dengan moment hari Bhakti Adhyaksa ke 61 tahun 2021.

"Kedua tersangka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran BOS. Hal itu tertuang dalam Sprindik Kejari Sijunjung dengan nomor: PRINT-789/L.3.20/Fd.1/11/2020," ujarnya.

Menurutnya, sebelum kedua oknum tersebut ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah saksi-saksi sudah dimintai keterangan. Dan hasil pemeriksaan dan penyidikan, akibat perbuatan kedua tersangka kasus dugaan korupsi dana BOS SDN 24 Aie Angek Sijunjung tersebut, negara telah dirugikan kisaran Rp.182 juta.

"Dinilai cukup bukti, lalu pihak Kejari Sijunjung pun segera menetapkan oknum Kepsek dan oknum bendahara itu sebagai tersangka. Saat ini, kedua tersangka belum ditahan, setelah proses penetapan baru dilakukan upaya penahanan atas perbuatan yang dilakukannya." katanya.

Selain menetapkan oknum kepsek dan oknum bendahara SDN 24 Air Angel Sijunjung atas kasus dugaan Korupsi dana BOS, kejaksaan Negeri Sijunjung juga saat ini tengah menyelidiki perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dan pelanggaran hukum terhadap penggunaan Dana Operasional dan Keuangan Perseroda PT Sijunjung Sumbar Energi (SSE) yang mencapai Rp.810 juta bersumber dari dana APBD Sumbar dan APBD Sijunjung tahun 2019. Bahkan, puluhan saksi sudah dimintai keterangan terkait kasus tersebut berdasarkan SPRINLID dengan nomor; PRINT-270 /L.3.20/Fd.1/04/2021 dan SPRINDIK nomor: PRINR-388/L.3.20/Fd.1/05/2021.

"Sudah ada 20 saksi di mintai keterangan, sekarang kami masih menunggu audit dari BPKP berapa kerugian. Pokoknya tunggu saja, tersangkanya segera kita tetapkan,” tuturnya.

Dalam pers rilis tersebut, Kajari Sijunjung yang didampingi seluruh Kasi juga menyampaikan sejumlah keberhasilannya dalam penyelamatan keuangan negara. Salah satunya, menuntut terdakwa tindak pidana korupsi terhadap penggunaan dana tunjangan belanja rumah tangga pimpinan DPRD Sijunjung tahun anggaran 2018 dan 2019 atas nama terdakwa "WB"dan "NJ" sudah P-16 sesuai nomor; PRINT-545/L.3.20/Ft.1/07/2020 dan nomor; PRINT-544/L.3.20/Ft.1/07/2020 dan Kedua terdakwa ini pun telah menjalani proses hukum. (*)

 

Halaman:

Editor: Rahma Nurjana

Tags

Terkini

Terus Diminati, Pelanggan Premium PLN Semakin Bertambah

Senin, 27 September 2021 | 19:40 WIB

3 Desa di Pariaman Terima DAK Program Sanitasi Rp1,2 M

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB

14 Karya Budaya Sumbar Ditetapkan Sebagai WBTbI

Senin, 27 September 2021 | 13:45 WIB

Limbah Medis B3 dan TPA di Sumbar Mulai Penuh

Senin, 27 September 2021 | 12:33 WIB
X